Minggu 29 September 2019, 22:52 WIB

NasDem Hormati Pandangan Kritis Mahasiswa soal UU KPK

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
NasDem Hormati Pandangan Kritis Mahasiswa soal UU KPK

MI/ Susanto
Surya Paloh Beramah tamah dengan anggota DPR terpilih Partai NasDem, di Hotel Shang Ri La, Jakarta, Minggu (29/9) malam

 

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menghormati sikap kritis dari pelbagai pihak terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang baru.

"Malam ini sikap kita adalah, pertama sejalan dengan fraksi di DPR, kita tetap menghormati seluruh pikiran-pikiran kritis dan menyalurkan aspirasi darimanapun datangnya. Terutama aspirasi kaum muda yaitu mahasiswa di negeri ini," kata Surya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).

NasDem, tandas Surya, berharap ruang dialog terbuka lebar guna meluruskan pandangan terkait poin-poin UU KPK yang mendapatkan kritik luas dari publik. Ruang dialog, jelasnya, guna menghindari penyusup gelap demonstrasi yang sepekan ini dilancarkan mahasiswa.

"Nasdem berupaya sepenuhnya membangun komunikasi baik dialog apapun agar tetap bisa membangun keutuhan. Hal ini dilakukan agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat barisan aksi mahasiswa dalam dibungkus yang sama menentang RUU KPK, tapi memiliki agenda sendiri," ungkapnya.

 

Baca juga: Soal Perppu KPK, Istana: Tunggu Saja Apa yang Presiden Putuskan

Surya menegaskan, jika UU KPK dipandang bermasalah, NasDem mempersilahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Jika dianggap masalah, Nasdem ikut bersalah kalo itu salah. Tapi untuk kita maka Nasdem mengajak jangan kasih perpecahan ini. Salah atau benar kita maju ke Mahkamah Konstitusi," tutupnya.

Presiden Joko Widodo mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu KPK. Perppu menjadi satu dari tiga opsi yang dipertimbangkan Presiden Jokowi. Pilihan lain ialah revisi kembali UU KPK di DPR dan uji materi di MK. (OL-8)

Baca Juga

Setwapres

Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram untuk Mudik

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
"Kalau sudah fatwa ulama, masyarakat dengar, Pak. Karena banyak yang berdalih dengan ayat juga untuk menolak larangan mudik...
Dok.DPR

Anggota DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Ditunda

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi dalam memerangi pademi Covid-19. "Kita harus...
Dok.DPR RI

Utamakan Penanganan Covid-19 daripada Omnibus Law

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 14:57 WIB
Fraksi PAN DPR, kata Daulay, menginginkan agar DPR RI memfokuskan membantu pemerintah menangani virus korona dan ada banyak yang bisa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya