Minggu 29 September 2019, 22:01 WIB

Siti Nurbaya : KLHK Telah Segel 62 Lahan Perusahaan yang Terbakar

mediaindonesia.com | Humaniora
Siti Nurbaya : KLHK Telah Segel 62 Lahan Perusahaan yang Terbakar

Istimewa/KLHK
Dirjen Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, melakukan penyegelan.

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK telah mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan terhadap 62 lahan perusahaan yang terbakar.

Penambahan angka tersebut merupakan update terkini  jumlah yang disegel KLHK hingga Minggu (29/9)  menjadi 62 lahan perusahaan. Sebelumnya sampai 25 September 2019 baru tercatat 56 lahan milik perusahaan yang disegel.

Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengungkapkan hal itu saat menanggapi tuntutan masyarakat agar pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) diberi sanksi hukum yang tegas.

“Selain upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini dilakukan, penegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam karhutla juga terus digencarkan,” ucap Siti Nurbaya di Jakarta, Minggu (29/9).

Mengenai hotspot atau titik panas,  Siti Nurbaya mengatakan, Satelit Modis yang digunakan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menjadi standar kondisi cuaca di ASEAN menunjukkan pada 23 September 2019 jumlah hotspot seluruh Indonesia berjumlah 1.374 titik.

BMKG menjelaskan bahwa titik panas tersebar di Riau terdapat 134 titik, Jambi 324 titik, Sumatra Selatan 337 titik, Kalimantan Barat 20 titik, Kalimantan Tengah 279 titik, dan Kalimantan Selatan 49 titik, serta Kalimantan Timur 11 titik. 

Kondisi hingga  25 September 2019, Riau dan enam wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan nasional lainnya, semuanya mengalami penurunan jumlah hotspot

Siti Nurbaya  juga mengatakan, upaya pemerintah untuk  penurunan hotspot dengan pemadaman darat dan paralel dengan waterbombing yang sudah menjatuhkan air sebanyak 318 juta liter air,  serta diiringi dengan hujan buatan yang menyemai lebih dari 211 ton garam pada titik-titik awan dengan guidance BMKG.

Bila dihitung secara nasional kata Siti Nurbaya, jumlah titik api pada 25 September 2019, sebanyak 554 titik, dengan sebaran:  Riau 68 titik, Jambi 15 titik, Sumatra Selatan 13 titik, Kalimantan Barat 9 titik, Kalimantan Tengah 268 titik, Kalimantan Selatan 39 titik, Kalimantan Timur 60 titik.

Pada 26 September, satelit modis menangkap kenaikan jumlah titik api, dimana pada pukul 18.55, setelit mencatat ada 915 titik api seluruh Indonesia, dengan Riau tanpa titik api, Jambi 33 titik api, Sumatra Selatan 18 titik api, Kalimantan Barat 59 titik api, Kalimantan Tengah 674 titik api, Kalimantan Selatan 28 titik api, Kalimantan Timur 38 titik api.

Penurunan hotspot

Selanjutnya penurunan kembali terjadi pada Jumat (27/9),  pukul 22.12 satelit mencatat ada 223 titik panas di seluruh Indonesia, dimana Riau hanya 9 titik panas, Jambi 96 titik, terdapat 8 titik panas di Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar) 1 titik, Kalimantan Tengah (Kalteng) 1 titik panas, Kalimantan Selatan (Kalsel) 1 titik panas, Kalimantan Timur (Kaltim) 33 titik panas. 

Pada Sabtu (28/9) pukul 06.02. WIB tren penurunan kembali terjadi. Terdapat 136 titik panas di seluruh Indonesia. Khusus di wilayah rawan karhutla, di Riau terdapat 2 titik, Jambi 17 titik, Sumatera Selatan 3 titik, Kalbar tidak ditemukan titik panas, Kalteng terdapat 4 titik, Kalsel 1 titik, dan Kaltim terdapat 27 titik. 

Sementara itu, pantauan pada Minggu (29/9), sebagian wilayah mengalami kenaikan jumlah hotspot, yaitu Jambi 34 titik, Sumsel 50 titik, Kalbar 2 titik, Kalteng 48 titik, dan Kalsel 31 titik. Beberapa daerah rawan karhutla juga ada yang mengalami penurunan hotspot yaitu Riau 1 titik dan Kaltim 14 titik.

Sehingga pantauan hotspot seluruh Indonesia per hari Minggu (29/9) pukul 08.15 WIB yaitu 263 titik. Terhadap wilayah yang mengalami kenaikan hotspot, Menteri LHK sudah meminta perhatian para gubernur, sekaligus agar terus memantau serta memberi arahan untuk Satgas dan tim lapangan.

Sementara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan Polri serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan kegiatan sesuai bidang tugas mereka. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More