Minggu 29 September 2019, 18:30 WIB

Daerah Minta Pusat Beri Kewenangan Pengelolaan Migas

Denny Susanto | Nusantara
Daerah Minta Pusat Beri Kewenangan Pengelolaan Migas

MI/Denny Susanto
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor

 

KEWENANGAN pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi sangat terbatas. Pemprov Kalimantan Selatan meminta pemerintah pusat memberi kewenangan lebih besar bagi daerah dalam pengelolaan sektor migas.

Selain batu bara dan bahan tambang mineral, Kalsel juga memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Untuk minyak berada di Kabupaten Tabalong yang sudah dieksploitasi oleh Pertamina lebih dari tiga dekade terakhir dan cadangannya kini semakin menipis.

"Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dalam pengelolaan migas," tutur Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Minggu (29/9).

Karena itu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan migas kepada daerah. Kalsel hanya mendapatkan dana bagi hasil yang dinilai kecil dari eksploitasi minyak di Kabupaten Tabalong yaitu sekitar Rp3 miliar per tahun.

"Daerah hanya bisa menunggu dan menanti," sindir gubernur.

Baca juga: Cadangan Migas kian Terbatas, Pemerintah Diminta Berhemat

Tidak hanya minyak sumber daya alam berupa gas bumi di Kalsel juga cukup besar. Sayang pengelolaan gas di Blok Sebuku perbatasan Kabupaten Kotabaru dengan Provinsi Sulawesi Barat sejak beberapa tahun terakhir belum memberikan hasil bagi daerah. Hingga saat ini DBH dan Participating Interest (PI) 10% terhadap pengelolaan Blok Sebuku belum terealisasi.

"Padahal sudah ada kesepakatan bersama antara Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Sulawesi Barat untuk PI 10% yang telah ditandatangani dihadapan Wakil Presiden pada 29 Juli 2015 lalu," ujar Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Kalsel, Sutikno.

Kondisi ini dinilai merugikan daerah. Sutikno mengungkapkan dari sektor tambang Kalsel menyumbang sekitar Rp150 triliun per tahun dari produksi batu bara sebanyak 150 juta ton setiap tahun. Namun realisasi penerimaan daerah dari tambang batu bara tersebut tidak sebanding dengan pendapatan negara dari produksi batu bara termasuk kerugian kerusakan lingkungan dampak dari eksploitasi tambang.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More