Minggu 29 September 2019, 07:00 WIB

Bersama Damaikan Papua

Dhika Kusuma Winata | Nusantara
Bersama Damaikan Papua

ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Warga antre menaiki pesawat Hercules milik TNI di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, kemarin.

 
 

SEJUMLAH pemuka masyarakat di Papua berharap ketegangan antarwarga masyarakat tidak berkelanjutan. Kini, warga harus bahu membahu untuk mendinginkan suasana.

Hal itu menyikapi insiden lanjutan dari demonstrasi yang berujung kerusuhan sehingga merenggut nyawa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9).

Tokoh agama dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pendeta Jhon Baransano, mengajak seluruh elemen masyarakat berdoa bersama bagi pemulihan dan kedamaian Wamena maupun Papua.

“Sebagai hamba Tuhan, saya minta semua pihak baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Baik bupati, para ondoafi, maupun semua komponen bergandengan tangan berdoa untuk kedamaian Wamena secara khusus dan Papua secara umum,” kata Pendeta Jhon Baransano di Jayapura, kemarin.

“Kita semua harus menjaga kebersamaan sebagai bangsa yang besar. Kita harus menahan diri dan mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah,” imbau Jhon.

Demonstrasi yang diwarnai kerusuhan di Wamena mengakibatkan sedikitnya 30 orang meninggal dan ratusan bangunan rusak. Pendeta Jhon mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja kembali membangun Wamena.

Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB) Kabupaten Mimika, Parjono, yang kini menampung 34 pengungsi dari Wamena berharap situasi segera pulih seperti dulu.

“Sebagian besar pengungsi merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura. Sisanya dari Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Untuk sementara waktu mereka diurus dan dirawat oleh KKJB Mimika,” ujar Parjono.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan suasana di seluruh Papua terutama Wamena memang memanas sejak peristiwa di Surabaya beberapa waktu lalu.

“Wamena yang paling emergency. Kita perlu melindungi warga pendatang karena mereka sekarang sedang menjadi sasaran,” kata Taufan.

Menurut Taufan, peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh nonstate atau aktor nonnegara. Oleh karena itu, ke depan perlu ada tindakan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian di Wamena.

“Pelanggaran HAM sangat mungkin dilakukan aktor nonnegara. Nantinya ini kan harus diselidiki apakah dia pelanggaran HAM berat atau tidak nanti akan diselidiki,” imbuhnya.

Selain itu, dia mengimbau pemerintah dan warga masyarakat mencegah kekacauan agar pertikaian tidak berlarut-larut serta diperlukan langkah-langkah perdamaian.

“Ini tanggung jawab negara. Kewajiban negara melindungi seluruh warga negara termasuk orang Papua,” tegasnya.

Akibat kerusuhan itu, ribuan warga di Wamena eksodus. Keresahan pun menjangkiti para petugas kesehatan di Papua. Meski begitu, dokter-dokter yang bertugas di RSUD Tiom, ibu kota Kabupaten Lanny Jaya, memilih bertahan untuk melayani warga.

ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

Warga antre menaiki pesawat milik TNI di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, Sabtu (28/9/2019). Warga Wamena terus memadati bandara untuk meninggalkan Wamena pascakerusuhan pada Senin (23/9/2019).

 

Kabupaten Lanny Jaya berdekatan dengan Wamena. Perjalanan dari Lanny Jaya ke Wamena menggunakan kendaraan melalui jalan darat memakan waktu tiga jam lebih.

“Dokter-dokter yang bertugas di RSUD Lanny Jaya tidak pulang dan tetap tinggal melayani masyarakat di sini,” kata Direktur RSUD Tiom dr Nataniel Imanuel Hadi di Jayapura.

 

Buka blokir

Pemerintah akhirnya membuka pemblokiran layanan internet di Kabupaten Wamena, Provinsi Papua. Normalisasi mulai berlaku sejak kemarin, pukul 09.00 WIT.

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan pembukaan kembali layanan internet dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Wamena yang telah pulih dan normal.

Langkah itu didasarkan koordi­nasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan. “Peme­rin­tah tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apa pun, termasuk media sosial agar situasi keamanan di Papua terjaga,” ujarnya, kemarin. (Aiw/Ant/P-2/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More