Jumat 27 September 2019, 18:46 WIB

Mendagri: Banyak Pihak Minta Pemilu Serentak Dikaji Ulang

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Mendagri: Banyak Pihak Minta Pemilu Serentak Dikaji Ulang

Antara
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ada masukan dari banyak pihak untuk mengkaji kembali terkait pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (pileg) yang berbarengan dengan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres).

Jika pileg-pilpres dilakukan serentak, kata Tjahjo, masyarakat justru hanya fokus terhadap gelaran pilpres jika dibandingkan dengan pileg.

Baca juga: Gubernur NTT Tegaskan Rencana Konservasi Pulau Komodo Jalan Terus

"Kemarin kampanya pileg dan pilpres, semua fokusnya ke pilpres, enggak pernah kita dengar adu program calegnya enggak ada. Makanya, itu masukan semua partai, masukan semua anggota DPR, tokoh-tokoh masyarakat juga minta antara pileg dan pilpres untuk dikaji kembali untuk tidak dilakukan serentak," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (27/9).

Jika tidak dilakukan secara berbarengan, kata Tjahjo, itu bukan berarti pelaksanaannya tidak serentak. Pasalnya, kata dia, keserentakan itu sendiri tidak secara detail dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Keserentakan itu tidak secara detail dijabarkan oleh MK, jam, tanggal, hari, bulan yang sama. Mungkin tahunnya sama, mungkin bisa beda bulan, atau mungkin bisa beda hari," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Revisi tersebut perlu dimasukkan ke dalam prioritas Prolegnas 2020 dan dibahas di awal tahun.

"Saya sudah minta kemarin dalam rapat kerja, jangan sampai nanti pembahasan UU tidak di awal karena nanti akan memengaruhi jika nantinya ada gugatan ke MK, maka masuk ke Prolegnas yang awal tahun lah agar bisa dibahas dulu karena tahun depan sudah mulai Pilkada," tuturnya. (Nur/A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More