Jumat 27 September 2019, 18:46 WIB

Mendagri: Banyak Pihak Minta Pemilu Serentak Dikaji Ulang

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Mendagri: Banyak Pihak Minta Pemilu Serentak Dikaji Ulang

Antara
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ada masukan dari banyak pihak untuk mengkaji kembali terkait pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (pileg) yang berbarengan dengan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres).

Jika pileg-pilpres dilakukan serentak, kata Tjahjo, masyarakat justru hanya fokus terhadap gelaran pilpres jika dibandingkan dengan pileg.

Baca juga: Gubernur NTT Tegaskan Rencana Konservasi Pulau Komodo Jalan Terus

"Kemarin kampanya pileg dan pilpres, semua fokusnya ke pilpres, enggak pernah kita dengar adu program calegnya enggak ada. Makanya, itu masukan semua partai, masukan semua anggota DPR, tokoh-tokoh masyarakat juga minta antara pileg dan pilpres untuk dikaji kembali untuk tidak dilakukan serentak," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (27/9).

Jika tidak dilakukan secara berbarengan, kata Tjahjo, itu bukan berarti pelaksanaannya tidak serentak. Pasalnya, kata dia, keserentakan itu sendiri tidak secara detail dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Keserentakan itu tidak secara detail dijabarkan oleh MK, jam, tanggal, hari, bulan yang sama. Mungkin tahunnya sama, mungkin bisa beda bulan, atau mungkin bisa beda hari," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Revisi tersebut perlu dimasukkan ke dalam prioritas Prolegnas 2020 dan dibahas di awal tahun.

"Saya sudah minta kemarin dalam rapat kerja, jangan sampai nanti pembahasan UU tidak di awal karena nanti akan memengaruhi jika nantinya ada gugatan ke MK, maka masuk ke Prolegnas yang awal tahun lah agar bisa dibahas dulu karena tahun depan sudah mulai Pilkada," tuturnya. (Nur/A-5)

Baca Juga

Antara

Kerja Sama di Laut Natuna dengan Tiongkok bisa Untungkan RI

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 23 November 2020, 23:40 WIB
"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dgn china itu di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang...
dok.mi

Soal Wakil Menhub, Aziz Syamsuddin: Itu Kewenangan Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 November 2020, 22:25 WIB
WAKIL Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyebutkan wakil menteri itu kewenangan Presiden, silahkan Presiden yang memilihya. DPR fungsinya hanya...
DOK KEMENKO POLHUKAM

Menkopolhukam Optimis Pilkada Tidak Jadi Klaster Covid-19

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 23 November 2020, 22:00 WIB
Sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan saat ini sudah diproses. Pelanggaran protokol kesehatan yang masuk ranah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya