Jumat 27 September 2019, 08:15 WIB

Kebijakan 2020 untuk Landasan hingga 2024

Ora/Ant/X-6 | Ekonomi
Kebijakan 2020 untuk Landasan hingga 2024

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/16
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

 

PEMERINTAH memastikan berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada 2020 sudah disiapkan secara matang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang akan mendukung seluruh kegiatan pada tahun tersebut pun disusun secara komprehensif.

"Kebijakan pada 2020 ialah basis untuk menjalankan pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Penyusunannya sangat mendalam karena sifatnya sangat krusial," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di kantornya, Jakarta, kemarin.

Sebagian kebijakan yang akan dijalankan tahun depan, menurut Askolani, merupakan implementasi dari hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat masa kampanye beberapa waktu silam. Pengembangan sumber daya manusia ialah salah satu hal yang akan menjadi fokus utama.

Askolani mengungkapkan pemerintah tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Strategi itu terap harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja yang andal demi menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat di masa mendatang.

Sedianya, selama ini program pengembangan SDM sudah diterapkan. Hanya itu masih belum menjadi prioritas.

Sebut saja program bidik misi yang kini diubah menjadi kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah. Lima tahun lalu, program itu hanya disediakan untuk 300 ribu mahasiswa. Tahun depan, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat hingga mencapai 800 ribu mahasiswa dengan total anggaran Rp6,7 triliun.

Penambahan akan terus dilakukan secara bertahap hingga lima tahun ke depan. "Kami arahkan program ini kepada masyarakat kelas bawah dan menengah agar mereka bisa memiliki pendidikan yang baik bahkan hingga perguruan tinggi," tutur Askolani.

Selain KIP kuliah, pemerintah juga menyiapkan program kartu prakerja yang ditujukan bagi lulusan sekolah menengah akhir atau kejuruan serta karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Anggaran Rp10 triliun disiapkan untuk program itu.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2019 hingga akhir Agustus mengalami defisit mencapai Rp199,1 triliun atau setara 1,24% dari produk domestik bruto (PDB).

Menkeu menjelaskan hal itu terjadi karena realisasi belanja tahun ini tumbuh lebih tinggi daripada pendapatan negara, yaitu hingga Agustus 2019 pendapatan negara tercatat Rp1.189,3 triliun atau 54,9% dari target APBN. Padahal, realisasi belanja hingga Agustus 2019 sebesar Rp1.388,3 triliun. (Ora/Ant/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More