Kamis 26 September 2019, 20:41 WIB

NasDem Ingatkan Presiden: Perppu Butuh Persetujuan DPR

Putra Ananda | Politik dan Hukum
NasDem Ingatkan Presiden: Perppu Butuh Persetujuan DPR

Antara/ Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah tokoh dan budayawan memberikan pernyataan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK

 

SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menilai Presiden Jokowi perlu duduk bersama dengan DPR terkait wacana penerbitan Perppu revisi UU KPK. Pasalnya Perppu perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.

"Perpu ini domain presiden. Namun perlu diingat ada mekanisme ketatanegaraan bahwa perppu tetap harus perlu dibicarakan dengan DPR," ungkap Johnny saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/9).

Baca juga: Presiden Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

Johnny melanjutkan, Perppu merupakan domain sepenuhnya dari presiden. Sementara DPR mempunyai hak untuk menerima atau membatalkan Perppu tersebut. Oleh karena itu penting bagi presiden dan DPR duduk bersama.

"Kalau perppu diterima maka bisa dilanjutkan, namun kalau ditolak maka otomatis batal demi hukum," tandasnya.

Johnny menjelaskan, Perpu memiliki konsekuensi politis antara presiden dan DPR. Johnny meyakini bahwa presiden telah menyadari hal tersebut.

"Preisden perlu mempertimbangkan unsur politiknya dan bicara dengan DPR terkait posisi perppu," paparnya.

Hari ini, Presiden Joko Widodo akhirnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu KPK. Keputusan itu diambil setelah Presiden Jokowi menerima masukan dari sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta.

“Terkait dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan-masukan, utamanya memang berupa penerbitan Perppu. Tentu saja ini (Perppu) akan segera kami hitung, kalkulasi, dan pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya,” kata Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan didampingi puluhan tokoh nasional seusai pertemuan. (OL-8)

 

 

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya