Kamis 26 September 2019, 19:12 WIB

Polri: Gas Air Mata Kadaluarsa Seperti Kerupuk Melempem

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Polri: Gas Air Mata Kadaluarsa Seperti Kerupuk Melempem

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Polisi menembak gas air mata dalam unjuk rasa menolak UU KPK dan RUU KUHP di Jalan Samratulangi Palu, Sulawesi Tengah, kemarin.

 

KARO Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya memang sempat mengunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa untuk memukul mundur massa aksi beberapa hari lalu di sekitar Gedung DPR.

"Selongsong (gas air mata kadaluarsa) itu ya masih bisa digunakan cuma kan dia tidak maksimal, justru enggak ada bahayanya. Kalau kerupuk itu melempem gitu loh, tahu melempem enggak?," Kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/9)

Gas air mata yang kadaluarsa tidak berbahaya sebab efektifitas gas air mata ikut berkurang. Dedi menyamakan gas air mata dengan peluru. Apabila peluru yang ditembakan sudah kadaluarsa tentunya jarak tembak akan lebih pendek.

"Yang seharusnya dia (gas air mata) meledaknya bisa lebih keras ini jadi 'pluk' gitu saja," sebutnya.

Baca juga: Kadinkes Minta Polisi Pulihkan Nama Baik Soal Ambulans

Dedi juga memastikan, akan melakukan penyelidikan terhadap pihak yang mengeluarkan pernyataan efek mematikan dari gas air mata kadaluarsa berbahaya tersebut.

"Tentunya nantinya kalau misalnya terbukti nanti akan kita tindak misalnya ada perbuatan melawan hukum di situ," terangnya.

Diketahui Perwakilan Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUKK) Irine Wardhanie menemukan ada dua selongsong gas air mata kadaluarsa. Tertulis waktu kadaluarsa di selongsong itu yakni 2015 dan 2016.

Menurutnya, penggunaan gas air mata kadaluarsa melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan demonstrasi. Dia menambahkan senyawa dalam gas berubah berbahaya ketika sudah kadaluarsa. Kondisi itu, seperti yang dirasakan sejumlah demonstran mulai dehidrasi, mati rasa, sesak napas hingga pingsan. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More