Kamis 26 September 2019, 18:40 WIB

Kasus Anggaran Bakamla, Erwin Syaaf Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Kasus Anggaran Bakamla, Erwin Syaaf Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Antara/Puspa Perwitasari
Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan alat satelit monitoring dan drone Badan Keamanan Laut (Bakamla) Erwin Syaaf Arif

 

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Sya'af Arief 3,5 tahun penjara ditambah Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Erwin didakwa menyuap mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi terkait dengan pengaturan tambahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Menyatakan terdakwa Erwin Sya'af Arief terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum KPK Kresno Anto Wibowo saat membacakan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (26/9).

Erwin merupakan petinggi PT Rohde & Schwarz Indonesia. Perusahaan itu menjual produk-produk di bidang alat komunikasi keamanan.

Jaksa menyatakan suap diberikan oleh Erwin agar Fayakhun memuluskan penambahan anggaran Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan pesawat nirawak dalam APBN-P 2016.

Baca juga : KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Bakamla

"Terdakwa turut serta melakukan bersama-sama Fahmi Darmawamsyah pemilik korporasi PT Merial Esa, memberi atau menjanjikan sesuatu, berupa uang sebesar 911.480,00 dolar AS kepada Fayakhun Andriadi," ucap jaksa Kresno.

Menurut dakwaan, pada April 2016 Erwin menyampaikan kepada Fayakhun untuk mengusahakan proyek satelit monitoring di Bakamla dapat dianggarkan dalam APBN-P 2016. Proyek itu diketahui akan memakai produk dari PT Rohde and Schwarz Indonesia.

Erwin juga menyampaikan bahwa proyek itu kelak dikerjakan perusahaan milik Fahmi Darmawansyah dengan iming-iming comittment fee untuk pengurusan anggaran tersebut.

Komisi antirasuah mendakwa Erwin melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a jo pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 56 ke-2 KUHP. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More