Rabu 25 September 2019, 16:23 WIB

Pembahasan RUU Pertanahan Dilanjutkan di Periode Mendatang

Andhika Prasetyo | Humaniora
Pembahasan RUU Pertanahan Dilanjutkan di Periode Mendatang

MI/Pius Erlangga
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil

 

PEMERINTAH dan DPR RI telah sepakat menunda pengesahan RUU Pertanahan.Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil memastikan pembahasan RUU tersebut akan dilanjutkan para masa pemerintahan selanjutnya.

Sofyan Djalil menekankan pengesahan RUU Pertanahan adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Pasalnya, Undang-Undang yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sudah sangat tua.

Usia UU No 5 Tahun 1960 itu sudah hampir enam dekade. Artinya, sudah banyak poin di UU tersebut yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

"UU tidak berubah tetapi masyarakat berubah, ekonomi berubah, teknologi berubah cepat. Kita butuh UU yang mendukung semua perubahan itu," ujar Sofyan di Jakarta, Rabu (25/9).

Menteri ATR menjelaskan, UU Pokok Agraria diterbitkan ketika ekonomi Indonesia masih berbasis agraria sehingga pertanahan identik dengan pertanian. Namun, sekarang, Indonesia berkembang, tidak lagi hanya mengandalkan ekonomi berbasis cocok tanam.

Kontribusi industri, manufaktur, properti dan lain sebagainya terus meningkat terhadap PDB. Sebaliknya, peran pertanian terus menurun karena semakin terkikisnya lahan untuk sektor tersebut

"Itu tren biasa dalam dunia modern. Oleh sebab itu kita membuat RUU Pertanahan. Hanya saja, kemarin, komunikasi kurang intensif sehingga banyak masyarakat yang salah paham," ucapnya.

Selain itu, RUU Pertanahan juga akan mengintegrasikan sistem informasi pertanahan.

Selama ini, sistem pemetaan lahan tidak terintegrasi dalam satu sistem informasi pertanahan. Kawasan hutan, pesisir, waduk, pertambangan, cagar alam, situs purbakala, kawasan lindung dan konservasi serta wilayah-wilayah strategis tidak masuk ke objek pendaftaran tanah sehingga membuat data pertanahan tidak optimal.

"Sistem informasi pertanahan yang terintegrasi akan memudahkan pengambil keputusan, pelaku usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lain dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal," sambung Sofyan. (OL-09)

Baca Juga

Antara

Wapres: Penanganan Korona Terhambat Akibat Ketidaksinkronan Data

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:55 WIB
Ia mengakui belum sinkronnya sistem pendataan yang dimiliki...
Ist/KLHK

Menteri KLHK : Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:45 WIB
Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang...
antara

BPJS Kesehatan Proses Verifikasi Klaim RS untuk Kasus Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:39 WIB
Sampai dengan 27 Mei 2020, terdapat 291 RS yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus Covid-19 di Kantor Cabang BPJS...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya