Rabu 25 September 2019, 07:35 WIB

Seluruh Wakil Rakyat Kota Depok Mangkir Kerja

KG/J-1 | Megapolitan
Seluruh Wakil Rakyat Kota Depok Mangkir Kerja

Medcom.id
Kantor DPRD Depok

 

DPRD Kota Depok masa jabatan 2019-2024 belum melaksanakan aktivitas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Depok.

Sejak dilantik 3 September 2019 hingga kemarin tak satu pun dari mereka terlihat di gedung wakil rakyat. Ruangan yang diperuntukkan bagi 50 DPRD selalu kosong dari kegiatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPRD wajib melaksanakan kegiatan sehari setelah pelantikan. Sekretaris Dewan DPRD Kota Depok Zamrowi mengakui jika 50 anggota DPRD yang baru dilantik belum melaksanakan aktivitasnya.

"DPRD belum melaksanakan kegiatan karena belum terbentuk alat kelengkapan dewan," kilah Zamrowi, Selasa (24/9), didampingi Kabag Humas dan Protokol Dewan Muksit Hakim serta Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dewan Yamrin Medina.

Saat ini, lanjutnya, Ketua Sementara DPRD Kota Depok Supariyono telah membentuk fraksi dengan tujuan supaya ada wadah buat anggota dewan berhimpun.

Saat ini, ketua sementara sedang mempersiapkan alat kelengkapan DPRD meliputi pimpinan dewan, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan Perda, dan Badan Kehormatan Daerah.

"Insya Allah, Jumat (27/9) nanti, DPRD Kota Depok dapat menggelar paripurna perihal pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024," pungkasnya.

Meski tidak bekerja, ke-50 dewan tetap menerima gaji dan transport yang totalnya Rp36 juta per bulan. Bagi pimpinan DPRD masih ada tambahan fasilitas berupa mobil dinas. "Ketua DPRD mendapat mobil dengan standar 2.500 CC. Sedangkan tiga wakilnya 2.300 CC," tukasnya.

Warga Kota Depok yang tinggal di Jalan Trans Yogi, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis Kota Depok Sri Wahyuni, menyesalkan sikap DPRD Kota Depok yang mangkir. "DPRD yang baru dilantik seharusnya rajin. Ini kok malah mangkir, aneh," katanya.

Ivan, warga Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, mengungkapkan hal senada. Menurutnya, anggota dewan yang pemalas hendaknya jangan diberikan gaji. "Mereka digaji dari uang rakyat untuk bekerja. Masa baru dilantik sudah mulai mangkir dan malas-malasan kerja," ketusnya (KG/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More