Selasa 24 September 2019, 19:46 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Pesantren

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Pesantren

ANTARA/PUSPA PERWITASARI
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pesantren menjadi Undang-Undang di Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/9).

 

PEMERINTAH dan DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren. Seluruh isinya merupakan rangkuman dari aspirasi banyak pihak termasuk masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin rapat paripurna ke 10 mengetok palu usai seluruh fraksi dan pemerintah menyatakan setuju terhadap RUU Pesantren. Dengan demikian, payung hukum tersebut tinggal ditandatangani Presiden Jokowi sebagai pengesahan menjadi UU.

Sebelum pengambilan keputusan yang dihadiri 288 Anggota DPR itu, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menyampaikan bahwa RUU Pesantren telah melalui proses yang cukup panjang karena menghabiskan waktu tujuh bulan. Pertama kali pembahasan RUU ini pada 25 Maret sekaligus pembentukan panitia kerja atau panja.

"Tujuh bulan rapat kerja, dalam pelaksanannya pada 10 Juli panja menyepakati hal-hal strategis. Salah satunya yaitu perubahan judul menjadi RUU Pesantren dari semula RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan," katanya saat memberikan laporan pada rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/9).

Baca juga: Pesantren Butuh Peran Pemerintah

Menurut dia, Panja RUU Pesantren juga menyerap aspirasi banyak pihak pada Agustus lalu dengan mengundang perwakilan pesantren dan rapat dengar pendalat dengan ormas Islam yaitu Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, Persis dan Dewan Dakwah serta lainnya.

"Seluruh aspirasi telah kami tampung," pungkasnya. (A-4)

Baca Juga

Antara

Kerja Sama di Laut Natuna dengan Tiongkok bisa Untungkan RI

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 23 November 2020, 23:40 WIB
"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dgn china itu di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang...
dok.mi

Soal Wakil Menhub, Aziz Syamsuddin: Itu Kewenangan Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 November 2020, 22:25 WIB
WAKIL Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyebutkan wakil menteri itu kewenangan Presiden, silahkan Presiden yang memilihya. DPR fungsinya hanya...
DOK KEMENKO POLHUKAM

Menkopolhukam Optimis Pilkada Tidak Jadi Klaster Covid-19

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 23 November 2020, 22:00 WIB
Sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan saat ini sudah diproses. Pelanggaran protokol kesehatan yang masuk ranah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya