Selasa 24 September 2019, 10:30 WIB

OTT Pangkas Suara PPP di Pemilu 2019

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
OTT Pangkas Suara PPP di Pemilu 2019

MI/PIUS ERLANGGA
Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang juga mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

 

MANTAN Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) menyebut bahwa operasi tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap dirinya memangkas suara PPP pada Pemi-lihan Umum 2019. 

''Terlebih penangkapan saya pada tanggal 15 Maret 2019 atau 1 bulan sebelum Pemilu 2019,''kata Romy saat membacakan nota eksepsi (keberatan) di Pengadil-an Tipikor Jakarta, kemarin. 

Menurut Romy penurunan suara PPP secara politik tidak bisa dipisahkan dari imbas citra politik secara nasional karena penangkapan terhadap dirinya. Pada Pemilu 2014, PPP mendapatkan 39 kursi, kini perolehan kursinya menjadi 19 kursi di DPR RI.       

Rommy membacakan nota keberatan sepanjang 19 halaman tersebut selama sekitar 1 jam. Dalam perkara ini, Romy didakwa menerima suap bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi terkait dengan pengangkatan keduanya dalam jabatan masing-masing. 

Romy meyakini perolehan suara PPP dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan lebih dari 1 juta suara karena pada Pemilu 2014 PPP mengantungi 8,1 juta suara atau 6,53% dari suara sah nasional. Akan tetapi, pada Pemilu 2019 meraih 6,3 juta atau 4,52%. ''Perolehan suara ini menjadikan PPP sebagai partai paling buncit dan nyaris tidak lolos ambang batas parlemen.''

Romy pun melimpahkan sebab penurunan suara PPP tersebut kepada penyelidik KPK. ''Kepada penyelidik yang memimpin operasi KPK pada tanggal 15 maret 2019 sudah saya katakan, Kalau PPP nanti terjerembab di Pileg 2019, Anda lah yang paling bertanggung jawab atas berkurangnya dukungan politik legislasi yang dibutuhkan umat secara nasional,'' tambah Romy.   

Rommy yakin meski KPK menyatakan operasi itu murni agenda penegakan hukum, hal yang naif kalau KPK tidak menyadari bahwa agenda penegakan hukum dilakukan hanya sebulan sebelum pemilu terhadap seorang ketua umum parpol bakal memiliki imbas secara politik. ''Kecuali kalau memang rancangannya ialah mengerdilkan PPP atau sekadar mencari sensasi, itu sukses besar.''

 

Peran Khofifah

Romy juga menuding KPK menghilangkan peran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU) Asep Saifuddin Halim dalam dakwaannya. Padahal, keduanya andil dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Kemenag.

"Keduanya jelas dihadirkan di dalam persidangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi. Jelas mereka meng-usulkan Haris kepada saya dengan sejumlah pertimbangan," kata Romy.

Romi menyebut Khofifah yang mengusulkan Haris untuk menjadi kakanwil Kemenag Jawa Timur. Karena mertua Haris, Roziki, merupakan ketua tim pemenangan Khofifah dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

Keterangan Romi bertentangan dengan jawaban Khofifah yang hadir pada persidangan Rabu, 3 Juli 2019. Khofifah hadir sebagai saksi untuk terdakwa Haris dan Muafaq.

Saat itu, Khofifah mengaku tidak pernah merekomendasikan Haris untuk menduduki posisi kepala kakanwil Kemenag Jawa Timur. Khofifah mengaku sempat berkomunikasi dengan Romi melalui WhatsApp. Romi justru mengundang Khofifah untuk hadir dalam kampanye di Jawa Timur (14/4). (Ant/medcom/P-1)

Baca Juga

Bappenas/Riset MI-NRC/Grafis: Seno

Perketat Disiplin Sosial

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 28 Mei 2020, 06:18 WIB
Setiap daerah diharapkan mendapat kewenangan untuk menentukan strategi penanganan pandemi sesuai karakteristik...
ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

140 Napi Asimilasi Kembali Berulah

👤Kautsar Bobi 🕔Kamis 28 Mei 2020, 05:48 WIB
Polisi kembali menangkap 140 narapidana asimilasi covid-19 yang kembali berulah melakukan kejahatan di masyarakat. Dari pantauan kasus...
Dok MI

Penanganan Korona Butuh Tata Pemerintahan yang Baik

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Mei 2020, 22:53 WIB
"Tata kelola yang komperhensif membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Legislator Partai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya