Selasa 24 September 2019, 09:05 WIB

Kemendagri Tolak Tenaga Ahli Per Anggota DPRD DKI

Ssr/J-2 | Megapolitan
Kemendagri Tolak Tenaga Ahli Per Anggota DPRD DKI

MI/Putri Yuliani
Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta, Syarif

 

KETUA sementara DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menginformasikan bahwa penyusunan tatib DPRD DKI periode 2019-2024 sudah selesai dan sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tatib ialah produk hukum yang akan menjadi acuan atau pedoman kerja 106 anggota dewan selama lima tahun ke depan. "Setelah dikonsultasikan ke Kemendagri, kita akan sahkan melalui sidang paripurna sehingga anggota dewan baru bisa bekerja dan alat kelengkapan dewan sudah dapat disusun," kata Pantas, di Jakarta, kemarin.

Menurut Pantas, penyusunan alat kelengkapan dewan berpedoman pada tatib. "Nantilah kalau sudah ada SK (Surat Keputusan) Mendagri. Kita juga ingin DPRD yang baru ini bisa langsung bekerja melayani warga Jakarta," tambah Pantas.

Dia mengakui, penyelesaian rancangan tatib DPRD DKI meleset dari target yang telah ditetapkan, yakni 18 September 2019. "Ada berbagai kendala sehingga penyusunan tatib baru dapat rampung pada Jumat (20/9)," sambungnya.

Namun, ternyata ada usulan tatib DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang ditolak Kemendagri, khususnya tentang para tenaga ahli. "Salah satu yang dievaluasi tenaga ahli. Dievaluasi jumlahnya," ujar Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta, Syarif, saat dihubungi kemarin. Syarif menambahkan, usulan

tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. "Selama PP Nomor 12 Tahun 2018 belum berubah, kita enggak bisa ke luar dari koridor itu. Tenaga ahli hanya untuk alat kelengkapan DPRD, tambah satu untuk fraksi," kata Syarif. Selain soal tenaga ahli yang ditolak, ujar Syarif, ada beberapa usulan dalam tatib yang juga dievaluasi Kemendagri. Namun, dia belum mau menjelaskan usulan-usulan yang direvisi. "Yang direvisi sekitar 20%-30%. Itu sedikit kok," ucapnya. (Ssr/J-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More