Selasa 24 September 2019, 07:40 WIB

Rakyat Papua Diminta Menahan Diri

Akmal Fauzi | Nusantara
Rakyat Papua Diminta Menahan Diri

AFP/Faisal Narwawan
Aparat kepolisian bersiaga setelah terjadi bentrokan di kawasan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, kemarin.

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta masyarakat di Papua dan Papua Barat menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkistis. Presiden juga menginstruksikan TNI dan Polri untuk tidak bertindak represif dalam menangani aksi massa di Bumi Cenderawasih.

Permintaan dan perintah Jokowi itu disampaikan terkait dengan unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin. Akibat insiden tersebut, setidaknya 17 orang tewas, puluhan luka-luka, dan ribuan warga mengungsi.

"Jangan sampai fasilitas umum itu dirusak karena itu adalah milik kita semua. Jangan sampai ada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari anarkisme," kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin sore.

Dia mengingatkan seluruh masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap kabar dan isu yang didapat agar terhindar dari berita bohong atau hoaks. Menurut Jokowi, unjuk rasa di Wamena akibat berita bohong yang tersebar di masyarakat. "Oleh sebab itu, saya meminta agar masyarakat, setiap mendengar, setiap melihat di media sosial, di-cross check dulu."

Selain meminta masyarakat menahan diri, Presiden juga meme-rintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak mengambil tindakan represif dalam menangani aksi massa di Wamena.

"Instruksi Presiden jelas, supaya diselesaikan dengan cara-cara proporsional dan profesional. Semuanya diminta untuk menahan diri," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seusai pertemuan Jokowi dengan Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah menteri.

Dalam rapat, Kapolri melaporkan kepada Presiden bahwa kerusuhan di Wawena berawal dari isu rasial seorang guru terhadap siswa yang sebenarnya hoaks.

Moeldoko pun menilai ada keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua agar pemerintah Indonesia terpancing untuk melakukan pelanggaran HAM berat.  "Keterlibatan asing ada indikasi. Ya harapannya, kan kita dipancing untuk melakukan pelanggaran HAM berat sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan. Kita sudah tahu kok agendanya ke mana."

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja menerangkan demonstrasi di Wamena dipicu penyebaran berita bohong. "Ada isu bahwa ada seorang guru mengeluarkan kata-kata rasis sehingga sebagai bentuk solidaritas melakukan demonstrasi pagi tadi. Guru tersebut sudah kami tanya dan dia katakan tidak pernah keluarkan kata-kata rasis," jelasnya.

Massa yang turun ke jalan benar-benar tak terkendali. Mereka melakukan perusakan ataupun pembakaran terhadap beberapa gedung pemerintah, termasuk Kantor Bupati Jayawijaya dan sejumlah rumah warga.

Komandan Kodim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Candra Diyanto mengatakan setidaknya 17 orang tewas dan 66 lainnya menderita luka-luka akibat kerusuhan tersebut.

"Itu sipil semua, 16 korban tewas dan 66 yang luka masih berada di RS Wamena, sementara 1 orang yang meninggal sudah diambil pihak keluarga," tuturnya, tadi malam.

 

Berseragam SMA

Namun, Candra tak memerinci penyebab korban tewas ataupun luka. "Situasi mulai kondusif. Kita tetap patroli 24 jam. Warga yang mengungsi di polres, kodim, dan kantor DPRD sudah kembali ke rumah. Kita antisipasi demo susulan dan patroli untuk memberi rasa aman."

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menegaskan aksi yang dilakukan ratusan warga berseragam SMA kemarin bukanlah demonstrasi. "Ini aksi anarkistis dan di mana-mana terjadi pembakaran, pelemparan."

Tak cuma di Jayawijaya, kerusuh-an juga terjadi di Jayapura ketika massa hendak dipulangkan dari halaman Universitas Cenderawasih dengan menggunakan 15 truk. Saat melintas di Jembatan Waena, mereka minta diturunkan dan kemudian menyerang anggota TNI-AD yang sedang sarapan.

Tim Riset MI

Dalam insiden itu, anggota Yonif 751/Raider Praka Zulkifli gugur akibat terkena benda tajam dan lemparan batu. Aksi kekerasan juga menyebabkan tiga warga sipil meninggal. (Dhk/Gol/Cah/MC/*/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More