Senin 23 September 2019, 16:38 WIB

Presiden Minta Aparat Tahan Diri Tangani Kerusuhan di Wamena

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Presiden Minta Aparat Tahan Diri Tangani Kerusuhan di Wamena

AFP/Vina Rumbewas
Bangunan terbakar akibat kerusuhan di Wamena, Papua

 

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak mengambil tindakan represif dalam menangani aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Wamena, Papua, Senin (23/9) pagi tadi.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat menggelar pertemuan dengan Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

“Intruksi presiden jelas, supaya diselesaikan dengan cara-cara proporsional dan profesional. Semuanya diminta untuk menahan diri," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).

Dalam rapat tadi, kata Moeldoko, Kapolri melaporkan korban dalam kerusuhan di Wamena. Dari laporan itu, setidaknya seorang anggota TNI dikabarkan tewas, dan sejumlah anggota Polri luka-luka.

Moeldoko mengaku belum mendapat laporan terkait korban dari masyarakat sipil.

Baca juga : Moeldoko Sebut ada Provokasi di Papua Agar Jadi Sorotan PBB

“Ada dari prajurit TNI yang meninggal karena kepalanya itu, terus dari kepolisian yang luka-luka. Aku belum tau persis perkembangan terakhir," jelas Moeldoko.

Kapolri, kata Moeldoko juga melaporkan kepada Presiden kerusuhan tersebut berawal dari isu rasial seorang guru terhadap siswa tidak benar.

"Pemicunya ada isu, ada seorang guru yang melakukan rasis, padahal itu enggak. Kapolri tadi mengatakan tidak ada itu, sudah dicek ke sekolah tidak ada yang seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Moeldoko menilai, adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua agar Pemerintah Indonesia terpancing untuk melakukan pelanggaran berat.

"Keterlibatan asing ada indikasi. Ya harapannya, kan kita dipancing untuk melakukan pelanggaran berat sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan. Kita sudah tahu kok agendanya ke mana,” kata Moeldoko. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More