Senin 23 September 2019, 09:10 WIB

Wapres JK Hadiri Sidang Umum PBB

Media Indoensia | Politik dan Hukum
Wapres JK Hadiri Sidang Umum PBB

MI/ADAM DWI
Wapres Jusuf Kalla.

 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla tiba di New York, Amerika Serikat, Sabtu (21/9) malam waktu setempat untuk menghadiri Sidang Umum Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB.

Wapres JK dan istirnya, Mufidah Kalla, yang telah berada di Amerika Serikat sejak Minggu (15/9), tiba di Hotel Westin New York, Grand Central, dengan disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Duta Besar RI untuk AS Mahendra Siregar.

Wapres JK, selaku perwakilan dari Presiden Joko Widodo, akan memimpin Delegasi Indonesia di Sidang Umum Tahunan PBB Tahun 2019 dan menyampaikan pidato berjudul Galvanizing Multilateral Efforts for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion.

Selama Kabinet Kerja Jokowi-JK, Wapres JK selalu hadir mewakili Presiden Jokowi ke Sidang Umum Tahunan PBB. Sidang Umum ke-74 PBB kali ini akan dihadiri oleh 100 kepala negara, 3 wakil kepala negara, 47 perdana menteri, 3 menteri, 2 pimpinan delegasi, dan 193 delegasi negara anggota PBB.

Di sela-sela rangkaian kegiatan Sidang Umum ke-74 PBB, Wapres juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara, serta menghadiri undangan makan malam gala bersama Presiden AS Donald Trump di Lotte New York Palace Hotel.

Di Sidang Umum PBB kali ini, Indonesia menginisiasi sebuah resolusi yang pertama kali akan dikeluarkan di PBB, yaitu Internasional Year of Creative Economy. Indonesia dianggap negara yang maju di bidang ekonomi kreatif karena memiliki Badan Ekonomi Kreatif.

Bidang ekonomi kreatif terbukti mampu menyumbang 3%-4% produk pendapatan bruto dalam perekonomian nasional. (Medcom/Ant/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More