Senin 23 September 2019, 05:30 WIB

Milenial Visioner

Wartawan Media Indonesia Mathias S Brahmana | Opini
Milenial Visioner

Dok Pribadi
Wartawan Media Indonesia Mathias S Brahmana

RONDA yok! Mari bergabung dengan tetangga melihat-lihat sekitar lingkungan rumah. Merasakan aura sebagai warga yang baik. Sekali-sekali pedulilah dan ikutlah menjaga keamanan bersama. Ronda ramean bersama hansip sekaligus berkenalan dengan tetangga agar tahu namanya.

Tak disangka, rombongan ronda ketemu orang-orang muda yang hebat. Kaum milenial yang visioner. Sebutlah William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI termuda dari partai debutan PSI. Pria kelahiran 5 Februari 1996 tersebut menginjak usia 23 tahun saat dilantik menjadi anggota DPRD DKI pada 26 Agustus 2019.

Ia belum resmi lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ketika dilantik sebab baru diwisuda pada 30 Agustus 2019. Benih politisi sudah tumbuh saat ia masih di bangku kuliah. Pernah menjadi anggota kongres mahasiswa dan ketua mahkamah mahasiswa.

Kata-kata bijak apa yang bisa kita petik dari lulusan sarjana hukum tata negara ini? Ia tegas menolak pemborosan anggaran dan akan berjuang keras membela hak orang banyak. Saat Sekretariat DPRD DKI memberikan pin emas untuk disematkan di dada, William dan teman-temannya dari PSI menolak. Pin emas dianggap pemborosan, sementara masih banyak warga Jakarta hidup susah, kenapa dewan berboros-boros.  

Belum sebulan menduduki kursi dewan, William juga menemukan keburukan para senior. Kebanyakan anggota DPRD DKI tidak melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Padahal melaporkan LHKPN merupakan kewajiban bagi setiap anggota dewan selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 tahun 1999.

Anggota dewan yang tidak lapor LHKPN berarti melanggar UU. Dewan yang membuat UU, dewan juga yang mengingkari. Seperti menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri. Basah deh.

Sikap optimistis pemuda ini juga bisa dijadikan dorongan. Dia percaya bahwa satu orang pun dapat membuat perbedaan. William  membuktikannya dengan menggugat Pasal 25 ayat 1 tentang Kewenangan Gubernur DKI Jakarta memberikan izin pemakaian trotoar dan jalan menjadi tempat usaha PKL di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Gugatan William dikabulkan Mahkamah Agung dengan putusan Pasal 25 ayat 1 dalam Perda nomor 8 tahun 2007 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku. Artinya, trotoar di seluruh wilayah hukum DKI Jakarta tidak boleh digunakan untuk tempat usaha.

Sayang, waktu berbincang-bincang dengan William sangat terbatas. Dia lalu permisi karena akan berjumpa dengan konstituennya. Untungnya, belum lagi punggung William hilang dari penghilatan, ketemu dara muda bernama Zita Anjani.

Putri Ketua MPR Zulkifli Hasan ini sedang menginjak usia 28 tahun ketika dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 melalui PAN. Zita seorang pendidik yang menyadari tujuan hidup adalah pengabdian dan memiliki nilai di mata Allah SWT.

Dia ingin hidup di zona iman, bukan zona aman. Semangat yang dia bawa ke Gedung DPRD DKI adalah memperjuangkan isi hati ibu-ibu PAUD. Zita akan mengawal janji kampanye Anies Baswedan, terutama poin nomor 10, 11, dan 12 dari 23, terkait kesejahteraan ibu dan anak, seperti fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui.

Kalau ibu disejahterakan, katanya, generasi terbaik akan bisa dilahirkan. Selain itu, Zita juga berjanji akan memastikan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) optimal dan tepat sasaran.

Zita maupun William sadar akan menjalani kisah perjuangan berisiko sebagai pembawa suara rakyat. Bukan tidak mungkin berbenturan dengan para senior yang membawa visi berbeda.

Salah seorang dalam kelompok ronda kemudian menyemangati wakil warga tersebut. Bukankah setiap kisah hidup manusia sudah ditentukan untuk menerima atau menghindari risiko? Risiko akan membuat diri berkembang.

"Kami akan melihat lima tahun ke depan, apakah wakil rakyat milenial menarik benang risiko atau menghindarinya. Setiap keputusan wakil rakyat akan dicatat oleh sejarah. Jangan melepaskan kepercayaan rakyat," tegas peserta ronda tadi.

Saat William dan Zita sudah jauh, menjelang tiba di posko hansip, ketemu lagi dengan seorang pemuda ganteng bernama Wibi Andrino, kelahiran Lhokseumawe, Aceh, pada 15 April 1986. Mengawali karier sebagai Ketua Departemen Hukum, Advokasi & HAM DPP Partai NasDem, kini Wibi dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta.

Sebelum melenggang ke Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Wibi dan teman-teman telah membuka rumah aspirasi untuk posko pengaduan masyarakat.  

Tingginya animo masyarakat minta bantuan ke rumah aspirasi membuat Partai NasDem memberikan workshop kepada kadernya di 44 kecamatan dan 267 kelurahan agar mengetahui cara menangani pengaduan dan memberikan solusi.

Keluhan terbanyak yang diterima terkait pembangunan, saluran air, KJP, KJS, kesulitan akses ke rumah sakit, dan ambulans jenazah. Ternyata, bukan hanya di Kota Tangerang dan Cilincing, Jakarta Utara, kasus tak ada ambulans membuat jenazah harus digendong oleh sanak keluarga. Warga Kepulauan Seribu bahkan kerap mengalami. Berulangkali jenazah terlantar karena pemilik/nahkoda tidak mau kapalnya ditumpangi.  

Wibi berpandangan pengadaan kapal ambulans khusus jenazah bukan sebuah keniscayaan bagi warga di Kepulauan Seribu. Apalagi APBD DKI 2020 diajukan sebesar Rp95,99 triliun tentu sangat mampu menyediakan satu kapal untuk setiap pulau sebagaimana mobil pemadam kebakaran. Wibi mengaku siap membawa visi membenahi permasalahan di Ibu Kota.

Senang sekali mendengar komitmen ketiga wakil rakyat tersebut. William, Zita, dan Wibi, menyadari promosi diri harus disertai bukti. .

Tak terasa perjalanan ronda sampai di posko keamanan. Sebagai tanda ronda hadir di tengah-tengah warga, hansip pun memukul kentongan. Kentongan itu membuat tidur warga nyenyak. Seperti itulah harapan warga kepada wakil rakyat yang sudah dilantik di seluruh Jabodetabek agar kentongannya berbunyi, bukan malah sembunyi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More