Sabtu 21 September 2019, 14:33 WIB

Ribuan Polisi Dikerahkan Antisipasi Aksi 'Rompi Kuning' di Paris

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Ribuan Polisi Dikerahkan Antisipasi Aksi

AFP/Zakaria Abdelkafi
Polisi Prancis mengantisipasi unjuk rasa kelompok 'Rompi Kuning' dengan memblokade jalan di Paris.

 

LEBIH dari 7.000 petugas polisi akan dikerahkan untuk mengantisipsi aksi unjuk rasa di Paris, Sabtu (21/9), atas kekhawatiran demonstran rompi kuning dan blokade mereka yang anarkis dapat mencoba untuk menyusup acara perubahan iklim di ibu kota Prancis.

Gerakan rompi kuning meletus 10 bulan yang lalu dan mengkritik Presiden Emmanuel Macron yang menyatakan para pengunjuk rasa dituduh tidak memahami kebutuhan rakyat Prancis.

Demonstrasi mingguan mereka mendorong Macron untuk menjanjikan kenaikan upah minimum nasional dan pemotongan pajak untuk pensiunan dan yang berpenghasilan rendah.

Demonstrasi rompi kuning baru direncanakan pada Sabtu (21/9), namun tidak pasti apakah skalanya akan menyamai protes-protes sebelumnya, ketika aksi mereka sering berujung pada bentrokan keras dengan pasukan keamanan, terutama di Paris.

Pada Jumat (20/9), Macron menyerukan untuk ‘tenang’, mengatakan hak melancarkan ekspresi sebagai sesuatu yang baik namun tidak boleh mengganggu aksi unjuk rasa iklim dan acara budaya yang juga akan berlangsung pada Sabtu (21/9)..

Kepala Kepolisian Paris Didier Lallement mengatakan 7.500 polisi akan dikerahkan untuk mengantisipasi demonstrasi Sabtu (21/9) di Paris--jumlah yang setara dengan puncak protes rompi kuning pada Desember dan Maret.

Tokoh utama gerakan rompi kuning, Jerome Rodrigues, menyebut protes itu sebagai 'demonstrasi penyataan' yang akan mengundang 'banyak orang akan datang ke Paris'.

Namun para pejabat kembali melarang protes di Champs-Elysees dan daerah-daerah lain di jantung ibu kota, tempat para pengunjuk rasa sebelumnya telah menggeledah dan membakar toko-toko dan restoran mewah.

Beberapa demonstran di Januari bahkan menggunakan mesin pengangkat barang untuk mendobrak pintu kementerian pemerintah. (AFP/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More