Sabtu 21 September 2019, 12:50 WIB

KLHK Siapkan Gugatan untuk Pelaku Pembakar Lahan

Indriyani Astuti | Humaniora
KLHK Siapkan Gugatan untuk Pelaku Pembakar Lahan

ANTARA/Rony Muharrman
Satgas Karhutla Riau berupaya melakukan pemadaman di tengah pekatnya asap kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau.

 

PENEGAKAN hukum yang lebih berat harus dilakukan terhadap perusahaan pemegang izin konsesi perkebunan ataupun kehutanan yang lahannya mengalami kebakaran berulang.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyampaikan aspek penegakan hukum akan lebih keras diberlakukan karena masalah kebakaran hutan dan lahan terus berulang.

"Kami melakukan penyegelan terhadap 52 lahan yang terbakar," ujar Rasio yang ditemui seusai diskusi terkait Kebakaran Hutan dan Lahan di Jakarta, Sabtu (21/9).

Total luas lahan yang disegel, imbuhnya, lebih dari 9 ribu hektare tersebar di Provinsi Jambi, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.  

Selain penyegelan, Kementerian KLHK tengah menyiapkan instrumen gugatan pidana dan perdata bagi pelaku pembakar lahan terutama korporasi yang sudah jelas ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Operasi TMC Berhasil Turunkan Hujan

"Selain melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan kepolisian, kami juga meminta pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif seperti pencabutan izin konsesi perusahaan yang lahannya terbakar," tuturnya.

Ia mengakui, pada kasus kebakaran hutan dan lahan 2015, pemerintah lebih mengedepankan instrumen administratif untuk mendorong perusahaan patuh dan tidak melakukan pembakaran dengan sengaja.

Saat itu, ada 63 perusahaan yang diberikan sanksi administratif seperti perbaikan dokumen penanggulangan karhutla. Sementara hanya tiga perusahaan yang dicabut izinnya. Tetapi pada 2019, Rasio menekankan penegakan hukum lebih dikedepankan.

"Tim kami sedang bekerja mendalami lokasi mana saja yang terbakar dan tidak patuh dalam melaksanakan izin yang diberikan. Saat ini kami gunakan tiga instrumen hukum yakni cabut izin, pidana, dan perdata," tukasnya.

Sementara itu, pelaku korporasi terduga pembakar hutan dan lahan terus bertambah. Data dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sudah ditetapkan lima perusahaan oleh penyidik KLHK hingga Sabtu (21/9).

Rasio menyampaikan kelimanya yakni PT. SKM, PT. ABP, dan AER di Provinsi Kalimantan Barat, PT. KS dan PT. IFP di Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurutnya, karhutla yang terus berulang disebabkan adanya motif dari masyarakat ataupun perusahaan yang dengan sengaja ingin mendapatkan keuntungan membuka perkebunan lebih murah dengan cara membakar lahan. Masalah terjadi saat itu dilakukan di lahan gambut.

Ekosistem gambut yang secara alami seharusnya basah, dikeringkan agar bisa ditanami tanaman industri seperti sawit, ekaliptus atau akasia. Ketika musim kemarau, lahan gambut yang kering mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

"Ekosistem gambut yang pada alaminya basah, rusak oleh masyarakat ataupun korporasi untuk membuka lahan perkebunan. Dengan cara mengeringkan, agar bisa ditanami. Karenanya kami juga melakukan perbaikan tata kelola gambut," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, juru kampanye Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menuturkan dari data yang didapatkannya ada 288 entitas perusahaan pemegang izin konsesi atas lahan gambut seluas 4,5 juta hektare. Lahan tersebut kebanyakan ditanami akasia dan ekaliptus.

Walhi menilai aspek penegakan hukum pada kasus karhutla pada tahun-tahun sebelumnya belum efektif.

Menurutnya, setelah 2015, pemerintah mulai melihat aspek penegakan hukum penting sehingga sekarang pelaku pembakar lahan tidak bisa secara terang-terangan melakukan itu. Namun, pihaknya mengamati ada perubahan modus operandi dan skenario seperti lahan gambut dikeringkan kemudian dibakar.

"Kami mendesak pemerintah membuka izin usaha perkebunan ke publik sehingga tahu selama ini kebakaran ada di dalam konsesi perusahaan mana saja. Karena itu aspek penegakan hukum harus membuat efek jera," ucapnya.

Kesalahan tata kelola di lahan gambut juga, menurut Walhi, perlu dibenahi.

Memodifikasi ekosistem gambut untuk perkebunan yang pengelolaannya tidak berbasis lingkungan, menimbulkan bencana tidak hanya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, tapi juga membanjiri lahan warga yang berada di sekitar lahan tersebut saat musim hujan.

Ia mencontohkan di Oga Komering Ilir, Sumatera Selatan, satu perusahaan perkebunan membelokan aliran sungai untuk kepentingan penanaman di lahan gambut dan membuat area pemukiman warga sekitar tergenang. (OL-2)

Berita Terkini