Sabtu 21 September 2019, 10:43 WIB

Kejaksaan Tangkap Koruptor Lahan Gardu PLN Deli Serdang Sumut

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Kejaksaan Tangkap Koruptor Lahan Gardu PLN Deli Serdang Sumut

Ilustrasi/Medcom
Penangkapan oleh aparat hukum.

 

TIM intelijen gabungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang berhasil menangkap Hadisyam Hamzah, terpidana kasus korupsi pengadaan lahan proyek pembangunan gardu induk PLN.

Hadisyam diamankan saat berada di daerah Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumut, Jumat (21/9) malam. Terpidana kemudian dijebloskan ke Rutan Lubuk Pakam untuk menjalani masa hukumannya.

Kasus tindak pidana korupsi pembangunan gardu PLN yang dilakukan terpidana terjadi pada Oktober 2008-April 2019 di Desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Deli Serdang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan Hadisyam yang kala itu menjabat Camat Galang telah melakukan legalisasi surat tanah seluas 12.330 meter persegi. Tanah itu diketahui berstatus milik negara.

"Namun oleh terpidana dibuat seolah-olah milik orang lain, sehingga terjadi pembayaran ganti rugi tanah tersebut yang berasal dari keuangan negara, dari PT PLN," ujar Mukri, Sabtu (21/9).

"Mantan camat ini akhirnya diproses hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 344 K/Pid.Sus/2014, terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hadisyam divonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan," kata Mukri.

Penangkapan tersebut merupakan wujud pelaksanaan program tangkap buron (Tabur) 31.1 yang digagas oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka. Program itu hasil rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017.

Program Tabur 31.1 itu dilakukan untuk eksekusi pelaku tidak pidana seperti tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Program itu bermakna 31 Kejati di seluruh Indonesia harus menangkap minimal satu buron per bulannya. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More