Sabtu 21 September 2019, 10:25 WIB

Pendampingan Tersangka Makar Dibatasi

Fer/Medcom/P-3 | Politik dan Hukum
Pendampingan Tersangka Makar Dibatasi

MI/ BARY FATHAHILAH
Ilustrasi -- Pintu Gerbang Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (24/1).

 

POLISI membatasi pendampingan hukum terhadap enam warga Papua yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Alasannya, mereka dijerat dengan pasal makar.

“Kasus makar terhadap enam tersangka itu bukan kasus biasa, tetapi kasus yang berkaitan dengan keamanan negara. Jadi kuasa hukum hanya bisa melihat dari jauh,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta, kemarin.

Pembatasan itu, jelasnya, diatur dalam Pasal 115 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut berbunyi, ‘Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka’.

Waktu kunjungan ke rutan juga mengikuti prosedur operasi standar (SOP), yakni setiap Selasa dan Jumat. “Begitu juga jam kunjung tahanan ada atur-annya,” ujar dia.

Di sisi lain, Argo menegaskan penangkapan terhadap keenam tersangka sudah sesuai dengan SOP. “Saat penangkapan sudah ada suratnya (surat perintah penangkapan).”

Sebelumnya, Tim Advokasi Papua melaporkan Polda Metro Jaya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Penyidik diduga melanggar aturan terkait proses penegakan hukum. “Mulai dari penangkapan, penahanan, maupun penyidikan,” kata anggota Tim Advokasi Papua, Suar Budaya, di Kompolnas, Jakarta, Rabu (18/9).

Penyidik, kata Suar, diduga menghalangi akses bantuan hukum kepada enam warga Papua. Mereka meminta Mako Brimob memberikan akses bagi pengacara untuk masuk mengunjungi klien.

Suar menyebut Polda Metro Jaya tak mengeluarkan surat perintah penangkapan. Juga, tidak menerapkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, Pasal 33 ayat 2, dan Pasal 37 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Selain ke Kompolnas, mereka juga melaporkan ke Ombudsman DKI Jakarta. Ombudsman diminta mengecek Rutan Mako Brimob karena diduga ada malaadministrasi.

Enam warga Papua ini di-tetapkan sebagai tersangka karena diduga telah mengi-barkan bendera bintang kejora saat aksi di depan Istana Negara, Rabu, 28 Agustus 2019. Keenamnya, yakni Ketua Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Paulus Suryanta ­Ginting, Dano Tabuni, Charles Cossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, dan Wenebita Wasiangge. (Fer/Medcom/P-3)

Baca Juga

ADAM DWI /MI.

Dipaksakan saat Covid-19 Bikin Anggaran Pilkada Membengkak

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:45 WIB
Penambahan anggaran merupakan konsekuensi pilkada di tengah pandemi virus...
MI/Agung Wibowo

KPK Buka Pengaduan Bansos Covid-19 Lewat Jaga.id

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:09 WIB
Melalui aplikasi Jaga.id, masyarakat juga bisa mengetahui berbagai informasi terkait bansos covid-19, salah satunya mengenai kriteria...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Eks Staf Sekjen PDIP Penyuap Komisioner KPU Divonis Lebih Ringan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:51 WIB
Vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp150...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya