Sabtu 21 September 2019, 10:20 WIB

Hasto Dianggap Ingin Gembosi Golkar

Cah/P-4 | Politik dan Hukum
Hasto Dianggap Ingin Gembosi Golkar

Dok.MI
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

 

KETUA Umum Jaringan ­Aktivis Muda Partai Golkar dan Ketua Umum ­Sahabat Muda Airlangga Hartarto (Smart) Rudolfus Jack Paskalis mempertanyakan ­kehadiran ­Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Hasto diduga ingin mencampuri internal partai beringin tersebut.

“Sangat menyesalkan kehadiran saudara Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara tersebut. Pasalnya, acara yang digelar sebagai Munaslub MKGR tersebut merupakan kegiatan ilegal karena mengatasnamakan Ormas Sayap Partai Golkar MKGR,” katanya melalui keterangan resmi, kemarin.

Menurut dia, Ketua Umum Ormas MKGR yang sah ­terpilih sesuai anggaran dasar organisasi dan hasil mubes di Bandung ialah Roem Kono dan Adies Kadir yang merupakan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI dan Sekertaris Jenderal masa bak-ti 2015-2020. Sehingga kehadiran Saudara Hasto patut diduga ikut memperkeruh situasi internal Golkar.

“Kami sangat yakin Saudara Hasto yang berpengalam-an dalam dunia organisasi mengetahui betul bahwa penyelenggaraan acara terse-but ilegal, tetapi mengapa te-tap menghadiri? Patut kami duga bahwa saudara Hasto secara sadar dan sengaja telah mengambil peran untuk ikut memperkeruh suasana internal Golkar,” paparnya.

Menurutnya, kehadiran Hasto yang merupakan kader partai lain menguatkan duga-an bahwa ada upaya pihak luar menggembosi Golkar. “Dengan kejadian ini kami makin yakin bahwa pihak luar tersebut tengah memboncengi salah satu calon Ketua Umum Golkar yaitu Bambang Soesatyo yang dalam acara ilegal tersebut dideklarasikan sebagai calon ketua umum. Bambang Soesatyo sebagai Bendahara Umum Golkar tentu tahu betul mana organisasi sayap partai yang sah,” pungkasnya. (Cah/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More