Sabtu 21 September 2019, 09:35 WIB

Pegawai KPK Jadi ASN bukan Berarti Mudah Disuap

Faw/Ant/P-2 | Politik dan Hukum
Pegawai KPK Jadi ASN bukan Berarti Mudah Disuap

MI/Panca Syurkani
Ketua Komisi ASN Sofian Effendi

 

TUDINGAN mantan Komisioner Komisi Pem­be­rantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin bahwa status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) mudah tergoda suap dinilai mengada-ada. Tudingan itu bisa diartikan bahwa semua ASN mudah disuap.

Ketua Komisi ASN Sofian Effendi menampik tudingan itu. “Tidak benar, Jasin dulu kan ASN juga. Dia asal ngomong itu. Kalau dia berpikir begitu, berarti dia menuding dirinya sendiri,” cetus Sofian saat dihubungi, kemarin.

Sofian mengatakan korupsi jelas melanggar kode etik dari pegawai ASN dan pengawas­an juga tergantung organisasinya. “Kalau organisasinya tidak mengawasi dan tidak mengenakan sanksi, ya itu yang salah bukan pegawai ASN-nya. Yang salah itu pimpinan da­­ri organisasi itu,” ujarnya.

Sofian mengingatkan pegawai-pegawai ke­sekretariatan yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi di institusi-institusi negara sudah jamak berstatus. Oleh karena itu, ia mempertanyakan bila ada yang menolak perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.

“Jika pegawai-pegawai yang baru tidak mau PNS, terus bagaimana Kementerian Keuangan menggaji mereka? Karena tidak ada alokasi anggaran untuk pegawai honorer,”  tukas Sofian.

Di sisi lain, Sofian juga meminta agar pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN harus ikut tes terlebih dahulu. “Itu kan ada persya­ratannya. Kalau dia memang mau menjadi ASN harus ujian masuk PNS (pegawai negeri sipil) dan juga ada ujian untuk masuk sebagai pegawai KPK, tidak semena-mena langsung masuk begitu aja,” paparnya.

Sebelumnya, mantan Komisioner KPK Mochamad Jasin mengkhawatirkan berubahnya status pegawai di KPK menjadi ASN akan membuat mereka rawan tergoda suap. Apalagi saat ini dengan telah disahkannya Undang-Undang  KPK yang baru, lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

“KPK itu kan penegak hukum. Jika gaji karyawannya itu tidak mencukupi, sebagaimana grading yang ada dalam ASN, itu kita rawan akan go­daan. Apalagi sekarang ada SP3 dan sebagai­nya,” kata Jasin.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga sempat menyinggung potensi terganggunya independensi terkait berubahnya status kepegawaian KPK menjadi ASN. Menurut dia, jika nantinya memang tidak bisa terelakkan bahwa kepegawaian KPK harus dikonversi ke dalam ASN, KPK harus tetap mengontrol proses rekrutmen, promosi, dan mutasi. (Faw/Ant/P-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

OTT Bupati Kutai Timur, KPK: Kami Terus Bekerja

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 06:55 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kutai Timur Ismunandar bukti taring KPK masih...
MI/USMAN P ISKANDAR

Ikut Terjun ke Politik Terinspirasi Ayah

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 06:45 WIB
Dalam acara Ngobrol Asyik (Ngobras) yang diinisiasi Medcom.id, Prananda menyampaikan pesan sang ayah yang selalu ia ingat sepanjang...
Medcom.id

Menteri Jangan sekadar Populer Tunjukkan Kinerja ke Publik

👤Cah/Pra/Uta/X-3 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 06:39 WIB
Presiden Jokowi tetap akan mempertahankan menteri yang mampu menjalankan kebijakan dengan segala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya