Sabtu 21 September 2019, 02:50 WIB

Daerah Anggap Pelaporan Dana BOS Rumit

MI | Humaniora
Daerah Anggap Pelaporan Dana BOS Rumit

Ilustrasi
Dana Bos

 

MINIMNYA sumber daya manusia yang kompeten membuat daerah­ terlambat melaporkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang berujung pada mandeknya pencairan dana BOS di triwulan berikutnya.

Hal itu diungkapkan Pius Gabriel Sala, Kepala SD Inpres Pohon Bao di Larantuka, Nusa Tenggara ­Timur, kemarin. “Akhir-akhir ini kami me­rasakan rumitnya ­menyelesaikan ­administrasi pertanggungjawaban ke dinas pendidikan. Metode dan sistem administrasi pelaporan terlalu rumit bagi kami,” ujarnya.

Kerumitan itu pula yang membuat munculnya silpa pada 2018 lalu sebesar Rp77 juta. Pada tahap pertama triwulan I/2019, tuturnya, SD Inpres Pohon Bao mendapat kucuran dana BOS lebih dari Rp56 juta. ­Keterlambatan laporan pertanggungjawaban membuat dana BOS di triwulan II/2019 tidak cair hingga saat ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Flores Timur, Fransiskus Saverius Resiona menyebutkan, ada 145 SD dan SMP negeri yang belum mencairkan dana BOS triwulan II/2019 karena alasan administratif.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam ­Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 menemukan, pada umumnya ­saldo dana BOS tidak dicatat secara riil dan akurat serta kas belum ­disajikan karena belum diverifikasi ­pertanggungjawabannya secara memadai. BPK juga mencatat, tidak ­optimalnya satuan pengawas intern.
Di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, BPK menemukan ada tujuh SD yang belum menyerahkan bukti setor pajaknya. Lalu, dari hasil verifikasi ulang pada pembayaran pajak 25 SD, inspektorat juga menemukan perbedaan perhitungan pembayaran.

“Ditemukan perbedaan perhitungan­ pembayaran oleh para kepala ­sekolah/bendahara sekolah atas empat jenis pajak (PPh 21, PPh22, PPh 23, dan PPN),” Kata Plt Kepala ­Inspektorat Bangka Selatan PD Marpaung.

Guna keseragaman pemahaman terkait dengan pemotongan pajak dana BOS, inspektorat juga telah menyampaikan rekomendasi manajerial. “Kadinas pendidikan agar segera menjadwalkan Bimtek untuk para kepala sekolah dan bendahara pengelola Dana BOS, guna dan keseragaman­ pemahaman.” (FB/RF/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More