Jumat 20 September 2019, 22:29 WIB

Dukun Penipu bakal Dipidana dalam RKUHP

Dukun Penipu bakal Dipidana dalam RKUHP

Antara
Yasonna Laoly

 

DUKUN santet bisa dikenakan pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 252 draf RKUHP.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan aturan ini berlaku bagi mereka yang mengaku memiliki kemampuan dan bertujuan menyakiti seseorang.
 
"Saya misalnya bisa santet orang mana sini bayarannya saya bisa mematikan orang dengan mengirim apa (ilmu gaib)," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (20/9).

Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Berlaku jika Hina Pribadi

 

Yasonna menjelaskan, aturan ini dibuat karena masih banyak masyarakat yang tertipu dengan dukun. Oleh karena itu, pemerintah butuh aturan ketat untuk memberikan efek jera kepada dukun yang kerap menyalahgunakan kemampuannya.
 
"Jadi gini, masyarakat kita ini kan masih banyak di daerah daerah yang, kita takut nanti justru disalahgunakan," terang Yasonna.
 
Demikian pula dukun yang mengaku bisa menggandakan uang. Pemerintah akan menindak dukun penipu serupa ini.
 
"Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan upaya upaya dengan mencari keuntungan keuntungan yang tidak benar," tandas politisi PDI-P ini.
 
Anggota Tim Perumus RKUHP Profesor Muladi menjelaskan dukun yang dimaksud dalam pasal ini bukan seseorang yang mengirimkan santet atau teluh kepada seseorang karena, hal itu sulit dibuktikan.
 
"Santet itu sulit dibuktikan caranya (benda) masuk ke perut orang dan lain sebagainya itu tidak bisa dibuktikan. Tapi yang dipidana adalah orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang bisa mencelakaan orang pake magic sebagai penghasilan," ujar Muladi.
 
Muladi menegaskan pasal ini dibuat untuk mengurangi penipuan di masyarakat. Ia menyebut penipuan dengan modus bantuan ghaib masih sering terjadi.
 
"Itu yang berbahaya jadi untuk mencegah terjadinya penipuan, mencegah main hakim sendiri seperti yang terjadi di Jawa Timur dan sebagainya dan melindungi agama yang baik," pungkas Muladi. (OL-8)
 
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More