Jumat 20 September 2019, 21:20 WIB

PDIP: Tiga Pimpinan KPK Sudah Tidak Ada, Segera Lantik yang Baru

PDIP: Tiga Pimpinan KPK Sudah Tidak Ada, Segera Lantik yang Baru

Dok.MI
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu

 

ANGGOTA Komisi III DPR Masinton Pasaribu menganggap pimpinan KPK 2014-2019 sudah tidak ada lagi karena sudah menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden.

"Bagi saya tiga pimpinan KPK ini sudah tidak ada karena juga sudah menyerahkan mandat," kata Masinton di Jakarta, Jumat, merujuk aksi penyerahan mandat oleh tiga pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarif.

Oleh karena itu, menurut Masinton kini ada kekosongan kepemimpinan di KPK. Ia berharap Presiden Jokowi agar segera melantik Pimpinan KPK 2019-2023 yang sudah dipilih oleh DPR.

"Ini agar agenda pemberantasan korupsi di KPK tidak terhambat," Masinton.

Baca juga: Aksi Dukung Revisi UU KPK Ricuh

Menurut Masinton aksi penyerahan mandat oleh tiga pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarif bukan saja di luar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menghambat agenda KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyampaikan pendapat bahwa Presiden Jokowi sebaiknya segera melantik Pimpinan KPK 2019-2023 tanpa harus menunggu masa jabatan Pimpinan KPK 2015-2019 berakhir pada Desember mendatang.

Menurut Fahri, pelantikan pimpinan KPK lebih awal tersebut tidak melanggar undang-undang.

"Pimpinan KPK baru yang telah terpilih bisa sekaligus dilantik lima-limanya. Tidak ada masalah. Secara UU itu tidak masalah. Sebab Keppres hanya mengatur kapan dia mulai," ujar Fahri.(OL-4)

Baca Juga

Medcom.id/ Mohammad Rizal

Korban Kekerasan Seksual Perlu Perlindungan Hukum

👤Pro/Pra/X-11 🕔Kamis 09 Juli 2020, 05:36 WIB
NasDem akan memperjuangkan agar RUU PKS dapat masuk di Prolegnas Prioritas...
MI/Soleh

Sikat Mafia Pembeking Djoko

👤Putra Ananda 🕔Kamis 09 Juli 2020, 05:20 WIB
Lambannya respons penegak hukum untuk mengendus posisi Djoko Tjandra juga perlu dikritisi. Negara tak boleh kalah dengan mafia yang...
ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Perkuat BPIP dengan Undang-Undang

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 09 Juli 2020, 04:13 WIB
Jika kewenangan dalam pembinaan Pancasila hanya diatur perpres, itu berarti menyerahkan Pancasila pada kemauan politik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya