Jumat 20 September 2019, 16:15 WIB

Jaksa Agung: Izin Korporasi Penyebab Karhutla Perlu Dicabut

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Jaksa Agung: Izin Korporasi Penyebab Karhutla Perlu Dicabut

MI/ BARY FATHAHILAH
Jaksa Agung H.M Prasetyo (tengah)

 

JAKSA Agung HM Prasetyo menegaskan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan kemanusiaan. Ia menilai hukuman tambahan perlu diterapkan seperti pencabutan izin terhadap korporasi penyebab bencana nasional.

"Kalau memang keterlibatan korporasi terbukti, ya kita akan menuntut hukuman tambahan pencabutan izin dari perkebunan-perkebunan," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (20/9).

Ia mengemukakan, saat ini Korps Adhyaksa telah menerima 166 berkas perkara karhutla, di antaranya 7 korporasi dan perorangan. Namun Prasetyo tidak merinci berapa jumlah tersangka yang disertakan dalam berkas perkara itu.

Kasus pembakaran hutan, sambung dia, harus ditangani sungguh-sungguh. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu proses penanganannya agar kejadian serupa tidak terulang.

"Satu hal yang menarik, kalau selama ini kita ekspor asap ke negara tetangga, ternyata di antara pelakunya justru perkebunan yang pemiliknya adalah negara tetangga itu. Kita harapkan mereka juga memahami dan ikut berkontribusi untuk memadamkan atau membantu kelancaran proses penegakan hukum."

Ia menambahkan, jajaran kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di lokasi kebakaran juga sudah diinstruksikan untuk memberikan atensi khusus. Kejaksaan tidak lagi menganggap kasus itu sebagai kebakaran biasa, melainkan pembakaran karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

"Jumlah kasus karhutla banyak dan nanti akan kita bentuk tim penanganan perkara dengan sungguh-sungguh. Bila diperlukan akan kita kirim jaksa dari Kejaksaan Agung," pungkasnya. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More