Jumat 20 September 2019, 16:07 WIB

Presiden Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Presiden Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

MI/Ramdani
Presiden Jokowi

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda. Hal itu dilakukannya setelah Jokowi mengikuti perkembangan pembahasan RKUHP dengan seksama.

"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9).

Jokowi mengatakan telah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RKUHP. Maka itu, ia berkesimpulan bahwa masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

 

Ia pun berharap anggota dewan memiliki sikap yang sama dengan pemerintah. Menurutnya, pengesahan RKUHP tidak dilakukan oleh anggota dewan periode ini. "Pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya," katanya.

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga telah menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan RKUHP yang ada.

 

Lebih lanjut, Jokowi mengutarakan bahwa ada sekitar 14 pasal yang masih perlu didalami lebih lanjut. Hanya saja, ia tidak memerinci apa saja keempat belas pasal tersebut. "Ada kurang lebih 14 pasal. Nanti ini yang akan kami komunikasikan baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada," tandasnya. 9A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More