Jumat 20 September 2019, 11:43 WIB

Kemenkes Usulkan Vape sebagai Objek Cukai

Indriyani Astuti | Humaniora
Kemenkes Usulkan Vape sebagai Objek Cukai

AFP/Eva Hambach
Perokok elektrik atau vape

 

KEMENTERIAN Kesehatan akan mengusulkan sejumlah poin-poin terkait vape atau rokok elektrik yang hingga saat ini belum diatur. Direktur Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menuturkan secara prinsip Kementerian Kesehatan tegas menolak vape diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsi di Indonesia. Alasannya, vape dapat menyebabkan masalah kesehatan sama seperti rokok konvensional.

"Namun kami juga mendiskusikan hal-hal terkait pengaturan seandainya pelarangan total tidak bisa dilakukan," tuturnya ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Jumat (20/9).

Diutarakan Anung, fokus yang diusulkan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan pengaturan mencakup pembatasan akses untuk vape. Mulai dari pencantuman peringatan kesehatan bergambar (pictorial health waring), restriksi atau pelarangan iklan, promosi, penggunaan baik tempat atau kelompok umur tertentu.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyarankan ke Kementerian Keuangan agar vape dijadikan sebagai objek cukai.

"Cukai yang dikenakan dengan tinggi atau bahkan sangat tinggi apabila memungkinan," imbuh Anung.

Baca juga: Kemenkes Ungkap Kandungan Berbahaya Vape

Anung menuturkan sampai sekarang belum ada regulasi formal mengenai vape baik aspek produksi, distribusi perdagangan dan atau konsumsi. Sementara ini, imbuh dia, pemerintah tengah mendiskusikan revisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan supaya vape bisa diatur didalamnya. Nantinya, lanjut Anung, PP ini direvisi untuk memasukan vape sebagai salah satu turunan produk tembakau.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny K.Lukito menyampaikan pihaknya tidak mengeluarkan izin edar vape. BPOM hanya mengawasi label, kandungan rokok seperti nikotin dan sebagainya. Bahkan, instansi tersebut telah melakukan kajian terkait bahaya rokok elektronik. Namun ia menegaskan untuk pengawasan belum ada payung hukum terkait peredaran vape.(Ant/OL-5)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Iluni UI: UI Watch bukan Sikap Resmi Kami

👤 Indriyani Astuti 🕔Senin 06 Juli 2020, 08:12 WIB
Dari sisi organisasi, tujuan, maupun kegiatan, UI Watch tidak terkait secara struktur dan bukanlah sikap resmi dari Iluni...
MI/SUMARYANTO

Pelibatan Ormas Islam dalam Sertifikasi Halal Untungkan UMKM

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 Juli 2020, 07:51 WIB
Pendelegasian kewenangan kepada ormas-ormas Islam berbadan hukum diharapkan proses sertifikasi halal bisa lebih efisien baik dari segi...
MI/RENDY FERDIANSYAH

Halangi Penyidikan Tambang Ilegal, Kepala Desa Jadi Tersangka

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 06 Juli 2020, 07:45 WIB
Saat petugas akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 alat berat Excavator (PC), kepala desa itu bersama puluhan warga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya