Jumat 20 September 2019, 09:45 WIB

Revolusi Mental Topang Pembangunan SDM

Dhk/P-1 | Politik dan Hukum
Revolusi Mental Topang Pembangunan SDM

DOK. MI/ROMMY P
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang akan digencarkan pemerintah dalam lima tahun ke depan membutuhkan gerakan revolusi mental sebagai penopang perubahan. Ia pun meminta gerakan revolusi mental terus digencarkan secara menyeluruh.

Ia menyatakan gerakan revolusi mental yang didorong pemerintah telah membuahkan hasil dalam perjalanannya sejak dicanangkan lima tahun lalu. Budaya melayani masyarakat di pemerintahan pusat dan daerah disebut meningkat.

"Pembangunan SDM akan digencarkan pemerintah selain pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan. Gerakan revolusi mental ialah kuncinya (membangun SDM). Jajaran di pusat dan daerah harus bergerak bersama memberikan pelayanan yang lebih baik," ungkap Tjahjo dalam Pembukaan Pekan Kerja Nyata Gerakan Revolusi Mental 2019 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kemarin.

Ia menyebutkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong menjadi nilai kunci gerakan revolusi mental untuk membangun karakter SDM yang unggul. Pemerintah bersama masyarakat, ucap dia, harus bersatu melakukan perubahan sosial karakter dan mental menuju arah yang lebih baik.

Gerakan Nasional Revolusi Mental dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 12/2016. Seluruh birokrasi baik di pusat maupun daerah diinstruksikan untuk melakukan gerakan revolusi mental secara masif.

Programnya meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

"Pemerintah yang melayani tecermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan profesional. Adanya pertumbuhan kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan industri rumah tangga menjadi lebih baik merupakan hasil atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri," jelasnya

Ia mengatakan kesadaran mengenai persatuan sebagai bangsa dengan keragaman agama dan suku bangsa perlu terus dijaga. Perselisihan didasarkan perbedaan hanya akan membelah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, turut hadir, antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Sahbirin mengamini gerakan revolusi mental seperti reformasi birokrasi penting untuk diterapkan menyeluruh di jajaran daerah. Hal itu untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam pembangunan. (Dhk/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More