Jumat 20 September 2019, 08:20 WIB

KPU Nantikan Sikap Formal Parpol

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPU Nantikan Sikap Formal Parpol

MI/ROMMY PUJIANTO
Komisioner KPU Wahyu Setiawan

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) terus berjuang untuk mengakomodasi pelarangan eks terpidana koruptor menjadi peserta Pilkada 2020. Partai politik diharapkan merealisasikan pandangan yang sama tentang itu melalui peraturan perundangan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan sejak Pemilu 2019, parpol dan KPU selaras dalam pemahaman untuk tidak mengikutsertakan mantan koruptor. Namun dalam hukum positif, timbul perbedaan pandangan.

Menurut Wahyu, parpol mendukung pandangan KPU. Mereka berkomitmen tidak mencalonkan kembali mantan terpidana korupsi. Akan tetapi, komitmen itu belum bisa dipastikan betul-betul dijalankan lantaran pernyataannya bersikap informal.

"Nanti kelihatan (sikap formal). Setelah nanti tanggal 21-23 September itu kita mengadakan kegiatan konsolidasi nasional," ujar Wahyu kepada Medcom.id, di Jakarta, kemarin.

Wahyu menjelaskan dorongan untuk melarang eks koruptor ikut menjadi peserta pilkada satu paket dengan meniadakan calon dari mantan terpidana kasus narkoba dan kejahatan seksual kepada anak. Wahyu mengakui komitmen itu tidak mudah.

KPU akan melobi parpol agar sepaham menyikapi masalah ini. Wahyu tidak ingin niat baik itu bernasib sama dan dibatalkan kembali Mahkamah Agung (MA) seperti pada pemilu serentak 2019.

Di kesempatan terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengajak pemimpin dan jajaran Bawaslu daerah untuk berani mengambil risiko dengan berimprovisasi dalam pengawasan.

Contohnya, jajaran pimpinan Bawaslu jelang Pemilu Serentak 2019 menerapkan sistem pengawasan daring berbasis aplikasi Android bernama Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu).

Afifuddin mengakui sistem itu masih memiliki banyak kekurangan. Meski begitu, dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konsitusi terbukti Siwaslu banyak membantu Bawaslu dalam proses persidangan untuk memberikan keterangan tertulis.

Bahkan Siwaslu, lanjutnya, menunjukkan bukti kesiapan Bawaslu dalam meningkatkan sumber daya manusia guna menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April 2019. "Memang tidak selalu kebijakan baik dapat didukung orang. Tapi yang penting Bawaslu sudah bekerja semaksimal mungkin," pungkasnya.

Rekap-E terganjal

Dalam kaitan persiapan Pilkada 2020, rencana KPU untuk menerapkan rekapitulasi berbasis elektronik (Rekap-E) tidak berjalan mulus. Rekap-E masih terganjal dengan regulasi.

"Dari tatanan teknis sebenarnya sudah memungkinkan untuk dilaksanakan, hanya dari tataran dasar hukum ini yang masih perlu kita kukuhkan kembali," kata Wahyu.

Dalam Rekap-E, penghitungan langsung dilakukan di tingkat KPU kabupaten/kota sehingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terancam tergusur.

Namun, KPU mengakui peran penting PPK sebagai verifikator suara dalam pemilu. Jalan tengahnya, mereka kemungkinan tetap dilibatkan untuk proses Rekap-E. (Medcom/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More