Jumat 20 September 2019, 07:05 WIB

Pengawasan Wujud Perlindungan Hak Rakyat

Atang Irawan Pengamat Hukum Tata Negara | Opini
Pengawasan Wujud Perlindungan Hak Rakyat

Dok.MI/Grafis Seno
opini

"POWER tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely." (Kekuasaan cenderung korup; kekuasaan mutlak benar-benar merusak).

Kalimat di atas merupakan narasi yang tidak asing lagi terlintas dalam pikiran semua manusia meskipun akan kaget bagi sejarawan moralis Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton yang dikenal dengan Lord Acton (1833-1902). Jika kekuasaan absolut masih digandrungi oleh banyak manusia dan institusi dalam negara demokrasi, bahkan banyak yang phobia jika kekuasaannya tidak tak terbatas, impresi yang berlebihan terhadap pembatasan kekuasan ialah kewajaran menurut daya nalar manusia. Namun demikian, hal itu semestinya diletakkan pada kelaziman bangunan organ negara.

Prinsip check and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang wajar dan lazim dipergunakan dalam negara-negara yang menganut paham demokrasi, yang organ-organ negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaiknya, sehingga segala bentuk penyalahgunaan kekuasan dapat dicegah dan ditanggulangi. Dengan demikian, pengawasan merupakan salah satu instrumen dalam prinsip cheks and balances, bahkan hal ini menjadi salah satu semangat kebangsaan dalam merumuskan amandemen UUD 1945 karena demokrasi mengandung makna prinsip kesetaraan dalam setiap organ negara, sehingga tidak lagi ditemukan organ negara yang super power.

Salah satu isu krusial terhadap perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah adanya dewan pengawas terhadap lembaga antirasuah. Isu krusial itu menimbulkan resistansi dari banyak kalangan. Ada kekhawatiran dengan adanya dewan pengawas dapat melemahkan institusi KPK karena melahirkan intervensi dalam penegakan hukum. Namun perlu diperhatikan bahwa pengawasan harus diartikan dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang serta etika dan perilaku person yang melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.

KPK merupakan lembaga yang sangat penting. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK diberikan keleluasaan oleh undang-undang untuk melakukan pengecualian terhadap HAM, misalnya penyadapan, dan bahkan tidak menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Penyimpangan terhadap HAM secara konstitusional sebaiknya diletakkan bukan pada kebebasan tak terbatas meskipun diperbolehkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, melainkan harus dipergunakan dengan prinsip kehati-hatian dan profesional karena jika penyimpangan itu dilaksanakan secara tidak terbatas, akan berimplikasi pada hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jaminan perlindungan terhadap Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 merupakan keharusan. Acap kali terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau melampaui wewenangnya, sebuah institusi negara, misalnya terkait dengan beberapa kasus yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi prosesnya masih mengambang. Padahal, pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka berbagai macam sanksi sudah melekat pada jabatan, sosial, dan lain-lain sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum. Sementara itu, institusi tersebut dilarang oleh UU untuk menetapkan SP3. Dengan demikian, pengawasan itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat.

Hal yang sangat signifikan dalam pengawasan yang perlu dikaji secara komprehensif ialah pengawasan itu tidak melahirkan intervensi untuk membatasi penegakan tindak pidana korupsi. Namun, pengawasan itu harus diletakkan sebagai salah satu instrumen bagi KPK untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan profesional dalam menegakkan tindak pidana korupsi dengan menekankan pada kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, menjadi penting seorang anggota dewan pengawas memiliki integritas, negarawan, dan berpengalaman di bidang hukum serta tidak pernah terindikasi memiliki masalah hukum.

Untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme maka pengawasan dapat dilakukan melalui model (1) preliminary control, yaitu pengawasan sebelum pelaksanaan penegakan hukum, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang (tebang pilih), (2) feed back control, yakni pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil pelaksanaan tugas dan wewenang, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

Untuk menghindari intervensi pelaksanaan tugas dan wewenang atau melemahkan institusi KPK itu, dewan pengawas sebaiknya tidak melaksanakan pengawasan dalam bentuk concurrent control atau pengawasan yang dilaksanakan pada saat tugas dan wewenangnya sedang dijalankan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More