Kamis 19 September 2019, 18:25 WIB

Lebih dari Separuh DPRD Depok Gadaikan SK untuk Bayar Utang

Kisar Rajaguguk | Megapolitan
Lebih dari Separuh DPRD Depok Gadaikan SK untuk Bayar Utang

MI/ BARY FATHAHILAH
Gedung DPRD Depok saat dipakai untuk simulasi penanganan teror bom

 

PIHAK manajemen Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Kota Depok membeber setengah lebih DPRD Kota Depok yang dilantik 3 September silam menggadaikan surat keputusan (SK) untuk meminjam uang ke bank.

Kepala Cabang BJB Kota Depok Ade Muhamad mengungkapkan perihal tersebut, Kamis (19/9). "Separuh lebih DPRD Kota Depok menggadaikan SK. Mereka menggadaikan SK untuk meminjam uang, " kata Ade Muhamad.

Namun menurut dia, hal itu lumrah terjadi. Bahkan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Kota Depok pun juga demikian. SK digadaikan sebagai penjamin atas uang uang yang dipinjam dari bank.

"BJB Kota Depok hanya memberikan fasilitas dan untuk mendapatkan fasilitas itu, yang bersangkutan wajib melampirkan SK yang dimiliki sebagai dasar penjamin," paparnya.

Syarat penggadaian SK untuk meminjam uang ke bank berlaku bagi semua anggota dewan. Dan, menurutnya, ini bukanlah hal baru. "Dari tahun ke tahun sebelumnya juga ada, memang kita berikan fasilitas pinjaman dengan dasar SK dia sebagai dewan yang otomatis kita pun pemberiannya dengan memperhitungkan dari sisi pendapatan," katanya.

Ditanya soal jumlah pinjaman, Ade menuturkan nilainya bervariasi. Bahkan ada yang sampai ratusan juta. "Ya ada sih, itukan ada tujuan penggunaannya. Ada yang produktif ada yang konsumtif, sama sih kaya PNS. Bedanya hanya jangka waktu, kalau dewan sih dibawah lima tahun jangka waktunya," ujarnya.

Sekretaris DPRD Depok Zamrowi mengaku tidak mengetahui jika para anggota DPRD Depok menggadaikan SK. "Maaf, gak tahu saya. Belum dapat infonya," katanya singkat.

Tapi seorang Legiskator yang enggan ditulis namanya mengatakan dirnya memborohkan SK pengangkatan sebagai DPRD ke Bank BJB Cabang Kota Depok untuk meminjam uang.

"Begitu SK ditangan, saya langsung mengajukan kredit ke Bank. Nilainya tak usa tahulah," bebernya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More