Kamis 19 September 2019, 07:20 WIB

Restorasi Poros Jakarta-Beijing

Charles Meikyansah Anggota DPR RI 2019-2024 | Opini
Restorasi Poros Jakarta-Beijing

Ist
Jalur Sutera Abad-21 Cina (One Belt, One Road Initiative)

PADA 2 September 2019, saya berkesempatan untuk menghadiri undangan The Communist Party of China (CPC) dalam agenda Joint Consultation on and Construction of The 'Belt and Road Initiative' Between CPC and Indonesia Political Parties yang bertempat di Wanshou Hotel.

Selain pertemuan yang membahas Belt and Road Initiative (One Belt One Road-OBOR), kami para undangan diajak untuk mengunjungi provinsi Fujian, provinsi yang berada di pesisir selatan Tiongkok yang juga merupakan daerah lelulur para perantauan Tiongkok di Nusantara.

Di Fujian, kami disuguhkan perkembangan industrialisasi modern, pembangunan infrastruktur yang masif sebagai penanda kemajuan Tiongkok yang terus bergeliat. Perjalanan yang menunjukkan bahwa kita sebagai negara, masih jalan melambat jika dibandingkan dengan Tiongkok yang pada medio awal 1970-an, GDP per kapita Tiongkok dan Indonesia relatif sama, sedangkan sekarang GDP per kapita Tiongkok tiga kali lipat lebih besar daripada Indonesia.

Di luar acara seremonial, pembahasan terkait dengan OBOR menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, mengingat Indonesia masuk dalam skema pinjaman dalam kerangka proyek OBOR. Lebih lanjut, Indonesia juga mulai menentukan arah baru dalam tata hubungan internasional.

Secara historis kebijakan luar negeri Indonesia dengan Tiongkok relatif memburuk di bawah rezim Orde Baru. Kecenderungan dekat dengan Washington membuat politik luar negeri (polugri) Indonesia berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat.

Restorasi kebijakan luar negeri baru mendapatkan momentumnya ketika Presiden Joko Widodo menjabat. Salah satunya ditandai dengan pengutan hubugan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Setidaknya semenjak dua tahun awal pemerintahan, Jokowi sudah bertemu dengan Presiden Xi Jinping empat kali, baik di sela-sela pertemuan multilateral maupun kunjungan resmi. Bahkan, kunjungan pertama Jokowi sebagai Presiden ialah Tiongkok, meskipun kunjungan itu juga merupakan bagian dari kunjugan pada forum multilateral APEC.

Hubungan Tiongkok dan Indonesia yang semakin membaik ditandai kenaikan realisasi investasi yang sempat menyentuh 519% atau sebesar US$465 juta pada kuartal pertama 2016, menempatkan Tiongkok sebagai negara terbesar keempat yang berinvestasi di Indonesia. Setidaknya, situasi yang demikian menandakan perbaikan kerja sama hubungan luar negeri Indonesia-Tiongkok sudah mulai matang pascamemburuknya hubungan di bawah Orde Baru.

Sayangnya, informasi yang menggembirakan antara Indonesia dan Tiongkok tidak sepenuhnya menjadi arus utama pemberitaan di media massa di Indonesia. Pemberitaan terhadap tenaga kerja Tiongkok ilegal di Morowali Mandar, lalu jebakan utang Tiongkok (Tiongkok debt trap), masih menjadi arus utama pemberitaan media di Indonesia.

Restorasi polugri yang bebas berteman dengan siapa saja akan menguntungkan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi perdamaian global karena akan tercipta kekuatan yang seimbang (balance of power) dan multipolar.

Tiongkok sebagai kekuatan baru dalam tata hubungan internasional akan membuat tatanan baru (world order) yang Indonesia harus memainkan peranan strategis.

Komitmen perbaikan hubungan Tiongkok dan Indonesia juga ditunjukkan Presiden Jokowi. Ketika beliau baru pertama kali menjabat sebagai Presiden, melalui Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2014, Indonesia menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan OBOR.

Setali tiga uang, Indonesia memiliki kepentingan dengan doktrin maritim dunia yang membutuhkan pembangunan sektor maritim. Hal itu sevisi dengan pembangunan infrastruktur proyek OBOR.

Secara konsepsi, OBOR merupakan romantisme Tiongkok akan kejayaan jalur sutra yang luasan jangkauanya membentang dari Asia sampai Afrika dan Eropa. Dalam konsepsi OBOR yang diprakarsai Xi Jinping, Tiongkok juga akan menghidupkan jalur lama dengan dua jalur utama, yaitu darat (road silk economic) dan maritim (maritim silk road).

Proyek OBOR mencakup setidaknya 60 negara dengan potensi ekonomi sebesar 40% PDB global. Dengan kue ekonomi yang cukup besar, OBOR menjadi proyek integrasi dan konektivitas yang sangat ambisius. Indonesia menjadi bagian di dalamnya, setelah memutuskan untuk bergabung dengan OBOR.

OBOR hadir dengan menawarkan pendekatan lain, yaitu menghidupkan kerja sama ekonomi negara-negara phery-pherial di sepanjang jalur yang di lewati OBOR. Pendekatan yang berbeda dengan yang selama ini diinisiasi, misalnya, oleh Asian Development Bank (ADB).

Tetap waspada

Potensi ekonomi proyek OBOR ke depanya akan sangat besar dan efek rembetannya akan semakin membesar setidaknya apabila dilihat dari tiga tahun terakhir yang volume perdagangan internasional Tiongkok dengan negara-negara yang dilewati OBOR mencapai US$3,1 triliun dengan investasi Tiongkok di negara tersebut mencapai US$50 miliar lebih.

Namun, Indonesia harus tetap waspada dan menempatkan relasi kerja sama dalam OBOR secara proporsional dan berimbang. OBOR juga harus dipahami sebagai bagian dari strategi hegemoni Tiongkok di beberapa kawasan, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Pasifik.

Melalui diplomasi jebakan utang (debt trap diplomacy) yang diperagakan Tiongkok dengan memberikan pinjaman pembangunan besar-besaran kepada negara-negara yang termasuk nonperforming loan untuk tujuan gagal bayar yang akan secara paksa berada dalam hegemoni Tiongkok.

Contoh proyek OBOR di Djibouti, Zambia, dan Kongo di Afrika, Sri Lanka dan Pakistan di Asia Selatan, serta Papua Nugini dan negara-negara Pasifik yang terperangkap dalam debt trap diplomacy harus menjadi pertimbangan serius Indonesia dalam menempatkan OBOR.

Relasi kerja sama yang perlu ditinjau ulang. Indonesia harus memainkan peranan sebagai anggota AIIB dan penerima pinjaman OBOR untuk memaksakan ralasi Tiongkok agar memainkan diplomasi yang lebih equal dalam OBOR. Belt and Road Initiative harus berjalan tanpa adanya dominasi.

OBOR harus berjalan dengan kepentingan dan kemajuan bersama karena hanya dengan demikian, kita bisa melangkah bersama.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More