Kamis 19 September 2019, 07:10 WIB

Speed Money BUMN

Hendry Julian Noor Penulis Disertasi tentang BUMN dan Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM | Opini
Speed Money BUMN

Dok.MI/Grafis Seno
Opini

ISU korupsi melalui suap untuk sekian kali menjadi permasalahan dalam praktik bisnis BUMN. Teraktual ialah terjaringnya Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PT PN III) Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PT PN III Kadek Kertha Laksana dalam operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah, KPK, pada 2 September 2019 dan 3 September 2019. Keduanya bahkan telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, bersama dengan Pieko Nyotosetiadi. Mereka dikonstruksikan sebagai penerima suap, yang Dolly diduga meminta fee melalui Kadek kepada Pieko terkait dengan pengurusan kontrak kerja sama dalam distribusi gula.

Fakta tersebut menambah panjang daftar 'pengurus' BUMN yang telah terdata berurusan secara hukum dengan KPK, yang sebelumnya telah berjumlah 56 orang sepanjang 2004-2018, yakni suap menjadi modus paling umum dilakukan (Kompas, 2/8). Padahal, dalam konteks perseroan terbatas, termasuk Persero (BUMN berbentuk Perseroan Terbatas), Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah dengan tegas dan jelas mengatur bahwa setiap direksi, termasuk direksi BUMN, harus bekerja dengan berdasarkan pada iktikad baik dan perbuatan yang jujur (prudence and good faith), accountable, responsible, without self-dealing or personal interest.

Bentuk perbuatan demikian ini (suap-menyuap) pada dasarnya merupakan salah satu modus kejahatan korporasi dalam melakukan korupsi, yang dalam dunia bisnis biasanya menggunakan modus-modus berupa suap-menyuap dan gratifikasi dengan tujuan memengaruhi kebijakan penyelenggara negara ataupun pihak swasta yang akan atau sedang bekerja sama dengannya.

Braithwaite mengungkapkan bahwa bribery (suap) dan korupsi ialah suatu perbuatan yang biasa dilakukan korporasi, yang ditujukan terhadap pemerintah agar mengikuti kepentingan korporasi untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan korporasi tersebut, meskipun harus bertentangan dengan kepentingan publik (IS Susanto, 2011: 167-168).

Terkait dengan suap terhadap aparat pemerintah/pejabat pemerintah, Robert Klitgaard berpendapat bahwa perbuatan korupsi dengan jenis ini sangat luas maknanya, mulai penyalahgunaan jabatan dengan tujuan yang tidak semestinya (tujuan dari jabatan tersebut), penyuapan, pemerasan, memperdagangkan pengaruh, nepotisme, penipuan, penggelapan, dan termasuk penggunaan uang pelicin, yang disebut Robert Klitgaard dengan speed money, yaitu uang yang dibayarkan kepada pejabat pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas hal itu guna mempercepat urusan bisnis si pemberi speed money tersebut (Robert Klitgaard, 1998:4). Bahkan, ada ungkapan, "jika korupsi dihentikan, gerak pembangunan pun akan berhenti secara tiba-tiba", yang dalam pandangan ini, korupsi dianggap sebagai pelicin berjalannya roda pembangunan (Saldi Isra, Kompas, 4/1/2017).

Hal ini bersesuaian dengan jangkauan kejahatan korporasi yang sangat luas, ditambah pula dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan korporasi sehingga masalah suap atau pemberian 'uang pelicin' merupakan salah satu perbuatan yang sangat menonjol dalam kejahatan korporasi, tapi dianggap sebagai suatu hal yang lumrah.

Menurut Chambliss, apa yang disebut sebagai uang pelicin tersebut terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Disimpulkan olehnya bahwa ada suatu kecenderungan yang melekat pada dunia usaha bahwa penegak hukum dan dunia politik (termasuk pemerintah) untuk 'melakukan kejahatan' secara sistematis karena dianggap kejahatan tersebut merupakan bisnis yang menguntungkan dan efisien (W J Chambliss, 1978: 178-181).

Pertanyaannya, bagaimana penegakan hukum terhadap hal tersebut dalam konteks Indonesia? Perlu dipahami bahwa Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003. Berdasarkan kesepakatan dan rumusan UNCAC, dapat dikatakan ada beberapa perbuatan-perbuatan direksi, termasuk direksi BUMN, yang tidak lagi berada pada grey area, tetapi telah secara tegas dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena telah secara jelas dapat dilihat adanya moral hazard, termasuk suap di dalamnya. Apabila sudah berkaitan dengan suap, sangat penting untuk menanamkan pemikiran mengenai begitu tercelanya sifat kejahatan suap-menyuap, meskipun itu dilakukan dalam rangka menjalankan bisnis suatu roda bisnis perusahaan. Hal tersebut diperkuat Erman Radjagukguk bahwa dalam hal terjadi suap, tanpa perlu diperdebatkan dapat diterapkan ancaman pidana (Erman Radjagukguk, 2014: 20), termasuk dengan menggunakan ketentuan tindak pidana korupsi.

Melukai rasa keadilan

Scott W Friestad (Associate Director dari Divisi Penindakan The Securities and Exchange Commission), menyatakan bahwa suap tetaplah suap, baik itu berupa uang tunai maupun hanya berupa biaya perjalanan. Artinya, suap tak hanya dapat berupa uang, termasuk pemberian dalam bentuk sekecil apa pun nilainya. Apalagi, jika suap tersebut diberikan pada saat untuk memengaruhi pihak yang disuap agar melakukan tindakan yang menguntungkan pemberi suap (Kompas, 28/10/2013). Korupsi dan turunan perbuatannya seperti suap, mark up, kolusi, termasuk yang dilakukan BUMN dalam kebijakan bisnisnya (termasuk sebagai kejahatan korporasi, baik oleh korporasi itu sendiri atau pengurus BUMN dengan menggunakan BUMN yang dikelolanya) hampir pasti akan merugikan kesejahteraan umum, melukai rasa keadilan dalam masyarakat, dan bahkan korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan paling kejam dan tercela terhadap bangsa karena sifatnya dengan jelas merupakan pengkhianatan terhadap kejujuran dasar yang diperlukan semua orang pada saat hidup bersama (Suhendar, 2015: 4)

Kembali kepada kasus di atas, kedua direksi tersebut kini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tanpa bermaksud mendahului proses hukum yang sedang dan akan berjalan, telah cukup banyaknya terungkap praktik kotor bisnis yang dilakukan 'pengurus' BUMN, seharusnya menjadikan pembelajaran bahwa penting untuk melakukan bisnis BUMN tersebut secara bersih dan mengutamakan nilai-nilai good corporate governance, tidak hanya bagi BUMN Indonesia, tetapi juga dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat Indonesia yang salah satunya diupayakan melalui dividen yang diberikan BUMN.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More