Kamis 19 September 2019, 04:40 WIB

Pengawasan Lemah Dana BOS Rawan Bancakan

Syarief Oebaidillah | Humaniora
Pengawasan Lemah Dana BOS Rawan Bancakan

MI/Amiruddin Abdullah Reubee
DANA BOS TERTAHAN Aktivitas murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pidie, saat proses belajar mengajar.

 

PENGGUNAAN dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat dinilai rawan bancakan. Perombakan mendasar dibutuhkan untuk mengubah kondisi tersebut.

"Potensi celah penyelewengan dana BOS bisa dilakukan dari berbagai pihak," ujar peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra saat dihubungi Media Indonesia, tadi malam.

Dalam studinya ia menemukan, banyak sekolah menggunakan dana BOS, namun tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan pemerintah.

Salah satu cara untuk memastikan penggunaan dana BOS tersalurkan dengan tepat ialah dengan membuatnya transparan sejak awal. Caranya, kata Nadia, bisa dilakukan dengan membuat portal data yang dapat diakses publik, berupa daftar pemasukan dan pengeluaran sekolah.

"Dengan adanya keterbukaan data ini, tingkat penyelewengan dana BOS diharapkan dapat menurun," serunya.

Staf ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta menyadari paradigma akuntabilitas pengelolaan dana BOS sudah saatnya diubah. Ia pun sepakat pengawasan dana BOS harus melibatkan partisipasi aktif publik.

"Jika ada sekolah yang menggunakan dana BOS tidak untuk peningkatan kualitas pendidikan, publik dapat mencatat dan meng-evaluasi ," katanya seusai meresmikan pameran pendidikan, Global Educational Supplies & Solution Indonesia 2019, di Jakarta, kemarin.

Ananto mengutarakan pelibat-an publik juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran komite sekolah yang berisikan orangtua murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. "Komite sekolah bukan lagi tangan kanannya kepala sekolah, tapi harus independen mewakili suara masyarakat," tegasnya.

Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikbud Muchlis mengatakan, pengaduan dana BOS bisa diberikan lewat laman http://wise.itjen.kemdikbud.go.id, e-mail peng-aduan.itjen@kemdikbud.go.id. Aduan juga bisa diberikan via nomor telepon 021-5737104/5736943 atau melalui SMS 08119958020.

Pendampingan

Untuk mengawal dana BOS agar tepat guna, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengandalkan pendampingan lewat serangkaian pelatihan dan bimbingan bagi sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Flotim Fransiskus Saverius Resiona mengatakan, setiap hari kepala sekolah atau bendahara datang ke kantor mereka untuk memberikan laporan. "Pada kesempatan itu kami memberikan bimbingan dan pelatihan bagaimana mengelola dana BOS sesuai rencana kerja sekolah (RKS). Kami juga memberikan pelatihan membuat laporan administrasi keuangan yang benar, agar dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Tahun ini, Flotim mendapatkan dana BOS sebesar Rp30 miliar untuk ratusan sekolah di jenjang SD dan SMP. Namun, baru beberapa sekolah yang sudah mencairkan dana bos pada triwulan II/2019. "Masih banyak sekolah yang belum memasukkan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan belanja dana BOS, sehingga belum dapat dicairkan," pungkasnya. (FB/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More