Rabu 18 September 2019, 18:50 WIB

DPR Pastikan Dewan Pengawas KPK Independen

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Pastikan Dewan Pengawas KPK Independen

MI/Susanto
Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno

 

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno angkat bicara menyoroti polemik seputar mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Polemik mengemuka karena disebut-sebut Dewas KPK dipilih oleh presiden tanpa melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ketentuan itu dianggap banyak pihak dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Menurut Hendrawan, masyarakat tidak perlu khawatir. Karena dalam UU KPK hasil revisi yang telah disetujui pada rapat paripurna DPR Selasa (17/9) kemarin, diatur kebijakan presiden wajib mengonsultasikan nama calon anggota Dewas KPK terlebih dahulu dengan DPR.

Kebijakan diatur pada pasal 37E ayat (9) yang berbunyi  'Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon (Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasilan.'

Baca juga : MK Sambut Baik Rencana UU KPK

Pasal 37E ayat (10) mengatur, 'Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.'

Kemudian Pasal 37E ayat (11) menjelaskan, 'Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah'.

"Saya kira konsekuensi Pasal 37E ayat (9), calon dikonsultasikan kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut juga disebut akan diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP)," ujar Hendrawan di Jakarta, Rabu (18/9).

Meski demikian, Hendrawan belum dapat memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk uji kepatutan dan kelayakan, atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait.

Ia kemudian mengajak semua pihak bersabar menunggu pemerintah merampungkan peraturan pemerintah terkait UU KPK terlebih dahulu. "Sebaiknya (kita) tunggu PP-nya nanti seperti apa," pungkas Hendrawan. (OL-7)

Baca Juga

DOK DPR RI

KPPA Harus Deteksi Anak Terpapar Covid-19 di Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 10 April 2020, 17:00 WIB
Yandri menyampaikan, saat ini kasus positif virus korona sebanyak 3.293 pasien. Dari data tersebut, KPPPA harus mampu mendeteksi jumlah...
DOK DPR RI

Ciptakan Stabilitas Harga, Bulog Diminta Gelar Operasi Pasar

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 10 April 2020, 15:25 WIB
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, jangan sampai ada pihak spekulan yang mengambil keuntungan besar dalam kondisi seperti...
Antara

Jokowi: Mari Hadapi Pandemi Ini dengan Kebersamaan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 10 April 2020, 14:52 WIB
Menurut Presiden, pandemi yang dihadapi ini merupakan ujian berat bagi bangsa yang memerlukan kebersamaan, gotong-royong, dan disiplin...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya