Rabu 18 September 2019, 11:45 WIB

Jam Masuk Sekolah di Palembang Dimundurkan

Dwi Apriani | Nusantara
Jam Masuk Sekolah di Palembang Dimundurkan

MI/Dwi Apriani
Pembagian masker kepada siswa di SD Pampangan, OKI, Selasa (17/9).

 

KABUT asap pekat akibat kebakaran lahan dan hutan di Sumatra Selatan biasa terjadi pada pagi dan sore hari. Sebagai upaya antisipasi mengurangi dampak ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) karena asap di Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kota Palembang memperbolehkan sekolah meliburkan siswa jika kabut asap sangat pekat dan kualitas udara berbahaya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan semua sekolah di Palembang mulai memundurkan jam masuk.

"Sekarang semua sekolah di Palembang, sudah memundurkan jam masuk sekolah satu jam dari semula pukul 07.00 menjadi pukul 08.00 WIB," kata Ahmad Zulinto, Rabu (18/9).

Selain itu, diberlakukan juga kebijakan pulang lebih cepat bagi sekolah yang masih menerapkan jam masuk sekolah siang, dari semula maksimal pukul 17.00 menjadi pukul 16.00 WIB.

"Perhitungannya, setiap mata pelajaran dikurangi 10 menit selama kabut asap ini. Ini situasional, silakan diatur oleh sekolah. Kita percepat juga untuk jam pulang karena pukul 17.00 WIB asap sudah mulai pekat. Jadi pukul 16.00 WIB pulang sekolah, pukul 17.00 WIB siswa sudah berada di rumah," terang dia.

"Saat ini berdasar laporan belum ada (sekolah) yang libur. Tapi kita perbolehkan dengan catatan udara sudah sangat berbahaya. Kita utamakan bagi mereka yang sekolah di kawasan dekat lahan terbakar seperti di Jakabaring, Alang-Alang Lebar, Kertapati, Gandus dan sebagainya," imbuhnya.

Baca juga: Warga Palembang Gelar Salat Istisqa Minta Hujan

Ia mengatakan, untuk wilayah Palembang ada sebanyak 600 TK dan Paud, 248 SD Negeri dan 60 SMP negeri, juga terdapat 300 lebih sekolah swasta di berbagai jenjang yang ada di Palembang. Sejauh ini, Dinas Pendidikan Kota Palembang pun sudah menyebarkan surat edaran untuk mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker saat kegiatan belajar mengajar.

Pihaknya pun melarang aktivitas di luar ruangan seperti mata pelajaran olahraga di jam-jam rawan kabut asap pekat.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nurainy mengatakan melihat pekatnya kabut asap pihaknya pun sudah membagikan masker ke sekolah-sekolah yang ada di Palembang. Hal itu bahkan sudah dilakukan sejak pekan lalu saat kabut asap sudah mulai menyelimuti kota tersebut.

"Hari ini kita sudah turunkan tim untuk membagikan masker ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat secara langsung," ucapnya.

Pihaknya pun sudah menyuplai bufferstock berupa masker, obat-obatan dan tabung gas oksigen ke kabupaten kota yang ada di Sumsel. Sebanyak 60 ribu masker dikirim ke kabupaten/kota untuk segera dibagikan ke masyarakat.

"Khusus untuk Kota Palembang, sudah kita sebar lebih dari 30 ribu masker," tukasnya.

Lesty menerangkan, berdasar data dari Dinkes Sumsel memang pada Agustus terjadi kenaikan jumlah penderita ISPA di Sumsel. Lesty menerangkan sebanyak 50.862 warga Sumsel menderita ISPA sejak kualitas udara memburuk akibat asap pada Agustus 2019. Secara umum jumlah penderita ISPA pun tercatat meningkat, yakni Juni mencapai 39.683 penderita, Juli dengan 40.874 penderita dan Agustus dengan 50.862.

"Kami sudah mengajukan permintaan sebanyak 100 ribu masker kepada Kementerian Kesehatan, dan kita sedang menunggu itu," ungkapnya.

Lesty berharap, masker ini mampu mengantisipasi atau sebagai alat pelindung diri terhadap asap, sehingga masyarakat tidak mudah terjangkit ISPA. Selain itu pula kesadaran masyrakat juga sangat menentukan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat diperlukan.

"Dinkes Provinsi Sumsel juga sudah mengirimkan surat imbauan atau edaran ke kabupaten/kota untuk mencegah timbulnya ISPA dengan memakai masker, dengan gizi yang cukup, jangan membakar lahan kemudian juga antisipsi lainnya, Karena kalau kondisi lemah sangat mungkin mudah terjadi ISPA," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More