Selasa 17 September 2019, 22:01 WIB

Bappebti Blokir 142 Situs Pialang Berjangka Ilegal Sepanjang 2019

Andhika prasetyo | Ekonomi
Bappebti Blokir 142 Situs Pialang Berjangka Ilegal Sepanjang 2019

Andhika prasetyo
nteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti mengecek beras di Pasar Palu

 

KEMENTERIAN Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selama September memblokir 39 domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal.

Sepanjang 2019, salah satu anggota Satgas Waspada Investasi tersebut sudah memblokir 142 domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal.

Jumlah tersebut terbilang besar bahkan dikhawatirkan melampaui kasus di sepanjang 2018. Kala itu, terdapat 161 domain yang diblokir pemerintah.

Upaya pemblokiran dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan nakal di sektor perdagangan berjangka yang akhirnya merugikan masyarakat.

"Kegiatan ini rutin dilakukan Bappebti dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyedia jasa situs internet, dan tempat pendaftaran domain yang ada di Indonesia," ujar Kepala Bappebti Tjahya Widayanti melalui keterangan resmi, Selasa (17/9).

Baca juga: Harga Minyak Dunia Naik, Menko Perekonomian tidak Ambil Pusing

Tjahya mengungkap beberapa cara yang kerap dilakukan perusahaan berjangka komoditi ilegal. Yang pertama ialah memberikan penawaran melalui situs, kanal Youtube, sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter dan media digital lainnya.

"Mereka melakukan aktivitas selaiknya pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti. Mereka menawarkan kontrak berjangka seperti forex, index dan komoditi. Namun, satu hal yang mesti diingat, mereka menawarkan dengan margin yang rendah. Jika ada tawaran seperti itu, masyarakat sudah harus waspada," jelasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More