Selasa 17 September 2019, 18:28 WIB

UU KPK Bakal Digugat, Istana : itu Hak Publik

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
UU KPK Bakal Digugat, Istana : itu Hak Publik

MI/Tosiani
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

 

DISAHKANNYA revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, memantik reaksi masyarakat sipil. Sejumlah pihak pun berencana untuk menggugat UU tersebut. Contohnya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang akan melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilakan pihak-pihak yang ingin menguji UU KPK yang baru ke lembaga pengadilan yang berwenang, Menurutnya itu merupakan hak publik yang dijamin konstitusi.

"Itu haknya publik. Hak publik kan enggak bisa kita batasi. Yang paling penting proses politik harus dilihat secara jernih supaya masyarakat tidak salah dalam melihat," katanya kepada awak media saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/9).

Baca juga : Baru Disahkan, UU KPK Bakal Diuji di PTUN dan MK

Ia pun meminta kepada masyarakat agar melihat proses politik secara keseluruhan terkait revisi UU KPK yang akhirnya disahkan oleh anggota dewan.

Jika masyarakat hanya melihat bahwa yang disalahkan hanyalah pemerintah, menurut dia, sangatlah tidak adil.

"Lihatlah proses politik secara keseluruhan sehingga kita melihatnya lebih bijaksana," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/Susanto

Menkumham Harus Petakan Permasalahan Lapas secara Menyeluruh

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 13 Juli 2020, 15:15 WIB
Seharusnya dengan basis evaluasi dan pemetaan yang tepat, Kemenkumham bisa efektif meminimalisir permasalahan...
MI/M Soleh

Komisi III DPR Cecar Dirjen Imigrasi Soal Djoko Tjandra

👤Putra Ananda 🕔Senin 13 Juli 2020, 15:13 WIB
Anggota DPR Tampak menanyai Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting terkait peran imigrasi dalam kasus pelarian buronan korupsi Djoko Tjandra ke luar...
Antara

Jokowi Singgung DKI Soal Lonjakan Positivity Rate Capai 10,5%

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 13 Juli 2020, 15:11 WIB
Presiden Joko Widodo menyinggung lonjakan positivity rate di DKI Jakarta yang naik dua kali lipat mencapai 10,5%. Menteri diminta untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya