Selasa 17 September 2019, 18:25 WIB

Kejari Lembata Buka Konsultasi Hukum Gratis bagi Kepala Desa

Alexander P Taum | Nusantara
Kejari Lembata Buka Konsultasi Hukum Gratis bagi Kepala Desa

MI/Alexander P Taum
Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang baru selesai dibangun di Kejaksaan Negeri Lembata.

 

KEJAKSAAN Negeri Lembata, Nusa Tenggara Timur, membuka konsultasi hukum gratis kepada kepala desa. Selain membuka konsultasi hukum gratis, Kejari setempat juga telah memberikan sosialisasi kepada hampir 70 desa dari 144 desa di Lembata.

Kegiatan konsultasi hukum gratis dan sosialisasi tentang penggunaan Dana Desa itu dilakukan sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan Dana Desa.

Kepala Kejari Lembata, Aluwi, didampingi Kasiintel Kejari, Devi Eko Setyawan, kepada Media Indonesia, Selasa (17/9), mengatakan, pihaknya membuka konsultasi hukum gratis. Bagi para kepala desa yang belum sempat menerima sosialisasi hukum tentang pengelolaan Dana Desa.

Konsultasi hukum gratis dilaksanakan di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang baru selesai dibangun.

"PTSP ini dibangun untuk melayani konsultasi hukum bagi kepala desa yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, serta untuk menghindari perbuatan kolusi sehubungan dengan kasus hukum yang sedang ditangani Kejari Lembata," ujar Kajari Lembata.


Baca juga: Pelaksanaan Proyek di Sikka Tepat Waktu di Bawah TP4D


Aluwi menyebutkan, kini pihaknya tengah menangani dua kasus hokum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Satu kasus yang terjadi di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, dalam tahapan penuntutan, sedangkan satu kasus lainnya, yakni di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, dalam tahapan pengumpulan barang bukti dan keterangan.

"Saat ini kita konsentrasi pada pencegahan, sehingga kita bikin konsultasi hukum gratis di ruangan TPSP. Saya minta para kepala desa, yang belum menerima sosialisasi hukum dari kami, jangan sungkan-sungkan datang dan berkonsultasi tentang persoalan hukum yang terjadi di Desa. Kami ada ruangan PTSP ini untuk melayani seluruh warga yang membutuhkan pendapat hukum," ujar Kajari.

Ia mengatakan, banyak kepala desa tersangkut masalah hukum dengan modus pertanggungjawaban fiktif, volume pekerjaan tidak sesuai RAB. Tindakan seperti ini yang kerap ditemui dalam kasus hukum yang sedang ditangani.

Kajari berharap, kepala desa di Lembata tidak lagi tersangkut masalah hukum karena sering berkonsultasi di PTSP yang disediakan pihaknya. Namun, Kejari akan menindak tegas penyalahgunaan Dana Desa yang merugikan keuagan negara dalam skala besar. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More