Selasa 17 September 2019, 11:45 WIB

CISDI Dorong Simplifikasi Cukai Rokok

Atalya Puspa | Ekonomi
CISDI Dorong Simplifikasi Cukai Rokok

ANTARA/Yusuf Nugroho
Pekerja melinting rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan alat linting di Kudus, Jawa Tengah.

 

PEMERINTAH menetapkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jumat (13/9) lalu. Penetapan ini akan menjadikan harga jual rokok lebih tinggi 35% dari saat ini.

Menteri Keuangan akan menuangkan penaikan tarif cukai rokok itu dalam Peraturan Menteri Keuangan yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Melalui kenaikan itu, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara dari cukai tembakau menjadi Rp173 trilyun pada 2020.

Peneliti Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Nurul Luntungan menilai hal itu menjadi langkah maju bagi pemanfaatan penerimaan hasil cukai tembakau yang lebih baik dan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia, sebagaimana yang telah lama disuarakan kelompok masyarakat sipil yang mendukung kesehatan masyarakat.

CISDI mencermati momentum itu perlu disusul dengan simplifikasi golongan cukai tembakau agar mekanisme kontrol pemerintah berjalan lebih baik lagi.

Nurul menilai perlu adanya simplifikasi pada golongan cukai untuk mendukung kebijakan tersebut.

Baca juga: Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Kenaikan Cukai Rokok 23%

“Simplifikasi golongan cukai tembakau secara sistematis dapat mendukung keputusan kenaikan tarif cukai dan harga jual rokok, sehingga akhirnya dapat menekan jumlah konsumsi," kata Nurul dalam keterangan resmi, Senin (16/9)

Selain itu, dirinya menganggap pemerintah dapat diuntungkan melalui penerimaan cukai secara lebih optimal dan menikmati berkurangnya beban biaya kesehatan nasional atas penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok.

"Risiko peredaran rokok ilegal pun dipastikan dapat ditekan berkat kemudahan administrasi golongan tarif cukai yang lebih sederhana," lanjut Nurul.

Adapun, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peta Jalan Simplifikasi Cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 146 Tahun 2017 yang mengatur penyederhanaan golongan cukai rokok yang sebelumnya terdiri dari 12 golongan, secara bertahap dikurangi hingga menjadi 5 golongan saja pada 2021.

Nurul menegaskan CISDI mendukung penuh implementasi PMK No 146 Tahun 2017 tanpa ditunda lagi.

“Kementerian Keuangan sudah mengambil langkah tepat dengan mengeluarkan Peta Jalan Simplifikasi Cukai pada 2017. Komitmen yang dituangkan melalui PMK tersebut menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat, mengingat konsumsi rokok yang semakin meningkat dan membebani pembangunan kesehatan,” imbuhnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui peningkatan kualitas manusia adalah fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode ke-2 ini.

Nurul mengatakan pemerintah perlu terus berpegang pada agenda nasional tersebut, dimana salah satu rencana aksi investasi manusia dalam bidang kesehatan adalah memperkuat program promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat, termasuk menghilangkan perilaku merokok.

Saat ini, angka perokok anak di Indonesia masih terus meningkat (7,2% pada 2013, menjadi 8,8% pada 2016). Riset Kesehatan Dasar yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada 2018 menunjukkan kenaikan prevalensi perokok muda usia 10-18 tahun menjadi 9,1% dari sebelumnya 7,2% (Riskesdas, 2013).

Di kelompok usia konsumen yang lain; Indonesia menempati posisi teratas di dunia, terkait prevalensi perokok di kalangan pria dewasa, dengan 2 dari 3 (65%) pria dewasa adalah perokok.

Kondisi itu menggambarkan lemahnya penegakkan kebijakan pengendalian tembakau dan ancaman nyata terhadap pencapaian target RPJMN untuk menurunkan perokok anak hingga 5,4%.

“Berdasarkan analisa CISDI, penerapan simplifikasi cukai diyakini akan menurunkan konsumsi rokok secara efektif, dan memberikan dampak besar perlindungan pada kelompok rentan. Oleh karenanya, CISDI sangat mendukung Kementerian Keuangan terkait peningkatan tarif cukai tembakau dan menerapkan peta jalan simplifikasi golongannya secara konsisten dan tanpa ditunda lagi, sebagai upaya strategis dalam pencapaian SDM unggul,” tutup Nurul. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More