Senin 16 September 2019, 10:50 WIB

Penguatan Regulasi untuk Akses Perempuan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Penguatan Regulasi untuk Akses Perempuan

MI/ROMMY PUJIANTO
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

 

KETERWAKILAN perempuan di parlemen dari hasil Pemilu 2019 gagal mencapai kuota 30% kendati ada peningkatan jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014. Calon anggota legislatif perempuan yang terpilih baru 20,57% dari total 575 kursi DPR RI.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan kegagalan itu akibat partai politik baru mengupayakan sebatas di kertas suara dan belum pada tingkat keterpilihan. Perlu penguatan regulasi untuk perbaikan secara signifikan.

Titi mencontohkan regulasi yang bisa didorong untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen selain afirmasi 30% perempuan di dalam daftar calon. Parpol sebaiknya diwajibkan menempatkan caleg perempuan pada nomor urut satu di paling sedikit 30% daerah pemilihan (dapil).

"Kalau partai politik mendapatkan kursi di 30 dapil, harus dialokasikan 30% sedikitnya dari total 30 dapil itu perempuan ditempatkan pada nomor urut satu," ujar Titi di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Titi, perlu juga diberikan insentif bagi pencalonan perempuan berupa dukungan pendanaan kampanye bagi para caleg perempuan. Dalam hal ini, bisa dialokasikan paling sedikit 30% dari dana bantuan keuangan parpol dari negara untuk kepentingan kaderisasi dan rekrutmen perempuan politik secara demokratis.

Dengan begitu, perempuan tidak hanya hadir di hilirnya, tetapi secara holistik dari proses kaderisasi dan rekrutmen politik terus-menerus dari partai politik.

Ada juga usulan untuk melindungi kadar-kadar perempuan partai. Titi menjelaskan perlindungan itu dengan menambahkan syarat pencalonan caleg, yakni sudah menjadi kader partai itu paling sedikit atau setidak-tidaknya tiga tahun sebelum pendaftaran calon dilakukan.

"Ini klausul yang muncul akibat banyak kader perempuan yang dikalahkan oleh para diaspora politik atau petualang politik yang sayangnya tidak dibangun berbasis kompetensi atau tidak diimbangi oleh kapasitas dan kemampuan yang menopang kerja-kerja parlemen yang lebih berkualitas," paparnya.

 

Responsif gender

Di Pemilu 2019, PDI Perjuangan selaku partai politik pemenang pemilu mampu menempatkan anggota DPR perempuan paling banyak ketimbang delapan partai politiknya. Namun, secara presentase, Partai NasDem satu-satunya yang mampu memenuhi kuota, yakni mencapai 32,2%.

"Capaian itu buah dari komitmen NasDem dengan keberadaan sayap perempuan Garnita Malahayati. Caleg-caleg perempuan NasDem yang lolos ke parlemen juga banyak yang berasal dari pengurus sayap partai tersebut," ujar Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago.

Meski demikian, lanjut Irma, NasDem tidak akan memaksakan kader perempuan menempati jabatan penting jika belum memenuhi kualifikasi.

"Untuk AKD (alat kelengkapan dewan) tentu pertimbangannya harus yang berpengalaman dan punya kapasitas, kami tidak lagi bicara gender, tapi soal kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas," ucapnya.

Ketua Subkomisi Pendidikan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Masruchah mengatakan meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan dapat memengaruhi hadirnya kebijakan yang lebih responsif gender. Itu termasuk kebijakan yang tidak diskriminatif kepada perempuan dan keluarga rentan diskriminasi.

Lebih jauh, Masruchah mengatakan keberadaan perempuan di parlemen memiliki peran mendorong pola pikir kesetaraan gender dalam kebijakan walaupun sebenarnya hal itu juga tugas seluruh wakil rakyat tanpa dibatasi jenis kelamin.

"Komnas Perempuan tentu akan menyuarakan itu melalui Kaukus Perempuan Perlemen RI," pungkasnya. (Dhk/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More