Senin 16 September 2019, 09:50 WIB

Bukan hanya Tindak dan Cegah

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Bukan hanya Tindak dan Cegah

MI/MOHAMAD IRFAN
Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak.

 

SECARA komprehensif penegakan hukum tidak ada yang sempurna, seideal yang diharapkan 100%. Semua pihak sedianya punya keyakinan bahwa dalam sistem yang baik tentu trek untuk mencapai sempurna, mendekati 100%, ialah harapan yang positif.

Hukum merupakan alat dan sarana bagaimana kemakmuran, kesejahteraan, serta ukuran bagi masyarakat agar adil dan makmur bisa diwujudkan. Salah satu upaya itu ialah penegakan hukum, dalam artian menindak yang jahat dan mengawal yang benar.

Kita tidak mungkin bisa melaksanakan pembangunan tanpa ada kepercayaan yang tinggi. Tidak mungkin pula dapat tercapai tujuan pembangunan nasional tanpa pembangunan yang berjalan, dikawal, serta dijaga seluruh masyarakat, terutama oleh penegak hukum.

Program-program yang berkaitan dengan pengawalan, pengamanan, pembangunan pemerintahan merupakan satu upaya untuk mewujudkan itu. TP4 adalah upaya res-ponsif dari kejaksaan untuk menyikapi instruksi Presiden Joko Widodo terkait dengan dua masalah besar.

Pertama, ketakutan yang luar biasa dari semua aparatur penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat dan daerah terkait proyek pelaksanaan tugas karena khawatir berhadapan dengan penegakan hukum. Kedua, jika anggaran tidak terserap, lalu bagaimana negara bisa memajukan kesejahteraan umum sesuai UUD 1945, kalau ternyata orang takut melaksanakan pembangunan.

Kemudian terbitlah Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI dikatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas kewenangan lain yang diatur UU. Salah satunya pengawalan, pengamanan pembangunan yang dijabarkan oleh Inpres 1/2016.

Upaya untuk menuju penegakan hukum yang efektif tidak hanya penindakan dan pencegahan. Kita sepakat terhadap pemberantasan korupsi, tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa pengawalan dan pengamanan pembangunan adalah bagian penting dari cita-cita pembangunan nasional.

Semua program yang berkaitan dengan pengawalan dan pengamanan pembangunan pemerintahan merupakan satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaannya tidak bisa lepas dari kontrol sosial masyarakat.

Kalau kita melihat upaya untuk menuju penegakan hukum yang efektif, ya tidak hanya penindakan dan pencegahan. Dalam ketentuan sistem juga ada kewenang-an besar memberikan revenue kepada masyarakat.

Maka, hukum itu harus memberikan kemanfaatan, disusun grand design penegakan hukum yang lebih berorien-tasi pada tercapainya pembangunan nasional melalui program pengamanan dan pe-ngawalan pembangunan dalam pemerintahan. (Gol/Iam/P-2)

Baca Juga

Ist/DPR

Kembali Sekolah Saat Covid-19, Netty Heryawan: Jangan Dipaksakan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 14:34 WIB
Sementara itu, jumlah anak yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak...
MI/Fransisco Carolio

TNI-Polri Kawal New Normal, Kontras: Situasi Jadi Tidak Normal

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Minggu 31 Mei 2020, 14:15 WIB
Keterlibatan TNI-Polri dinilai sebagai penegasan terhadap realisasi wacana darurat sipil, yang sebelumnya ditolak masyarakat...
Ist/DPR

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Sayangkan Kerusuhan di AS

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 14:08 WIB
Pada kesempatan itu, Meutya Hafid juga meminta pemerintah dalam hal ini perwakilan RI di Amerika Serikat untuk memastikan keselamatan para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya