Minggu 15 September 2019, 23:22 WIB

Jokowi Didorong Tarik Surpres Revisi UU KPK

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Jokowi Didorong Tarik Surpres Revisi UU KPK

Mi/ Susanto
Aksi dukung revisi UU KPK

 

PENELITI Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agil Oktaryal mengatakan, terdapat dua cara apabila revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin dibatalkan.

Pertama, dengan cara menarik kembali surat presiden (surpres) dan meminta dua kementrian yang terkait tidak menghadiri pembahasan revisi UU KPK oleh legislatif.

Kementerian dalam hal ini ialah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Ada dua cara revisi UU KPK dapat dibatalkan. Pertama, presiden menarik kembali surpres yang sudah dikirim ke legislatif dalam hal ini DPR RI," kata Agil di Jakarta, Minggu (15/9).

Penarikan surpres, jelasnya, berdasarkan asas contrarius actus yaitu badan yang mengeluarkan suatu kebijakan dapat membatalkan sendiri kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat presiden terkait revisi UU KPK pada Rabu (11/9).

Selain menarik kembali surpres, presiden juga dapat membatalkan revisi UU KPK dengan cara meminta dua kementrian yang bersangkutan tidak menghadiri pembahasan revisi UU KPK oleh legislatif.

"Meskipun surat itu tidak ditarik maka presiden bisa instruksikan menterinya untuk tidak datang ke DPR baik itu badan legislasi, komisi ataupun di paripurna membahas UU itu," ujar Agil.

Apabila legislatif dan pemerintah tidak membahas revisi UU KPK maka tidak bisa disahkan. Hal itu yang dapat dilakukan Presiden.

Selain itu, apabila revisi UU KPK sudah disahkan PSHK akan menempuh jalur hukum untuk menantang revisi UU KPK.

"Kalau jalur hukum bisa dilakukan ada dua juga. Pertama, melaporkan tindakan presiden mengeluarkan Surpres ke Ombudsman, tapi kemudian Ombudsman ini sanksinya hanya bersifat rekomendasi hukumannya," jelasnya.

"Kedua melakukan gugatan ke PTUN yang hal ini Jokowi dianggap melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan maladministrasi itu bisa dilakukan," tutupnya. (OL-8)

Baca Juga

DOK DPR RI

Semangat Para Petani Harus Tetap Terjaga

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Mei 2020, 08:00 WIB
Hero mengimbau BUMN berperan serta membantu mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri, sehingga ke depan harga bahan pangan dalam negeri...
MI/ Adam Dwi

Wapres: Di Balik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 24 Mei 2020, 20:11 WIB
Dalam khotbahnya, ungkap Masduki, Wapres Ma'ruf menyingung perayaan lebaran tahun ini berada dalam kondisi keprihatinan karena pandemi...
MI/ Adam Dwi

Wapres: Hadapi Pandemi Korona dengan Optimistis

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 24 Mei 2020, 19:58 WIB
“Tidak boleh ada pesimisme. Tidak boleh putus asa. Dalam agama tidak boleh berputus asa harus terus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya