Minggu 15 September 2019, 19:45 WIB

Tahun 2020, Skema Buy the Service akan Diterapkan di 5 Kota Besar

Atalya Puspa | Ekonomi
Tahun 2020, Skema Buy the Service akan Diterapkan di 5 Kota Besar

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/
MENHUB: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

 

KEMENTERIAN Perhubungan akan menerapkan skema Buy the Service pada transportasi umum di lima kota besar 2020 mendatang. Hal itu bertujuan untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyebut pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp250 miliar untuk menerapkan skema tersebut.

"Kita gunakan Buy the Service. Jadi nanti akan mengurangi tarif yang dibayar oleh masyarakat. Mestinya Rp10 ribu, dengan ada subsidi ini jadi Rp5 ribu. Nah, Rp5 ribu itu yang harus disubsidi yang diberikan oleh pemda untuk diberikan kepada masing-masing (operator)," kata Budi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (15/9).

Baca juga: Ini Daftar Penerbangan yang Terdampak Akibat Kabut Asap

Budi menjelaskan, Buy the Service pada dasarnya memberikan subsidi kepada angkutan massal, khususnya bus. Pemberian subsidi tersebut akan disesuaikan antara biaya ekonomi dengan daya beli masyarakat sehingga tarif bus bisa lebih murah. Adapun, lima kota yang akan diuji coba adalah Solo, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Medan.

"Kita harapkan masif kalau sudah banyak tercapailah skala ekonomis tertentu. Nah nanti enggak akan dikasih subsidi, nanti 3-5 tahun saja subsidinya pada kota yang macet sekali," ujarnya.

Mengenai teknis pemberian subsidi, Budi menyebut terdapat dua kemungkinan. Pertama, pihaknya langsung bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pemberian subsidi.

Kedua, pihaknya akan membuka tender bagi pihak swasta untuk terlibat dalam skema Buy the Service tersebut.

"Bisa juga nanti kita buka tender. operator itu langsung tender sama kita, yang penting dia mendapatkan subsidi, tapi tarifnya kita tok pada suatu tarif yang mampu dibayar masyarakat," tutup Budi. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More