Sabtu 14 September 2019, 15:35 WIB

Anggota DPR Anggap Pimpinan KPK Membangkang Konstitusi

Anggota DPR Anggap Pimpinan KPK Membangkang Konstitusi

Antara
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi para wakil ketua memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

 

ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai manuver pimpinan KPK menyerahkan mandat tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo merupakan sikap yang ingin mempermalukan Presiden sebagai kepala eksekutif.

Karena menurut dia, tidak ada alasan yang diungkapkan mengapa para pimpinan KPK mengambil langkah tersebut. "Itu sebuah pembangkangan terhadap perintah konstitusi dan sekaligus bermaksud ingin mempermalukan Presiden sebagai kepala eksekutif di negara ini," kata Taufiqulhadi di Jakarta, Sabtu (14/9).    

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi. (MI/M Irfan)

Dia mengaku belum mengetahui alasan yang membuat pimpinan KPK itu menyerahkan mandat tanggung jawab kepada Presiden. Namun, politisi Partai NasDem itu menduga langkah tersebut diambil karena ada dua alasan, pertama gagal menjegal Firli Bahuri menjadi komisioner dan juga Ketua KPK.    

"Kedua, mereka melakukan itu untuk menekan Presiden agar memanggil untuk membicarakan RUU KPK," ujarnya.    

Baca juga: Pengamat: Sikap Pimpinan KPK Kekanak-kanakan

Menurut dia kalau dugaannya itu benar, dinilai sebagai manuver politik yang tidak beretika, terutama ditujukan kepada Presiden.    

Dia menyarankan Presiden tidak menggubris manuver politik pimpinan KPK tersebut karena jauh dari keadaban dan hanya ingin menang sendiri.    

Sebelumnya, Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Dengan berat hati, hari ini Jumat 13 September 2019 kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9). (X-15)

Baca Juga

Medcom.id

DPR Aklamasi Setujui Perppu Pilkada Jadi UU

👤Uta/P-3 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:42 WIB
Dengan disetujuinya perppu menjadi UU diharapkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya penyelenggara pemilu dan jajaran pemerintah...
MI/ADAM DWI

Ribuan ASN Dukung Calon Independen

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:27 WIB
Dukungan yang diberikan melalui fotokopi KTP itu jelas menyalahi aturan hukum yang mengharuskan ASN menjaga netralitas dalam kontestasi...
MI/Soleh

Pembentukan Pansus Djoko Tjandra Berkembang

👤Uta/Rif/X-10 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:10 WIB
Saya baca suasananya seluruh anggota Komisi III yang sembilan fraksi itu semua sama menginginkan karena kita...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya