Jumat 13 September 2019, 20:20 WIB

Pimpinan KPK: Kami Serahkan KPK ke Presiden

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pimpinan KPK: Kami Serahkan KPK ke Presiden

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan mandat pengelolaan komisi antirasuah dan pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo. Pengumuman itu disampaikan pimpinan KPK dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

"KPK seperti dikepung dari berbagai sisi. Maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab di KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Kami menunggu perintah apakah masih dipercaya melaksanakan tugas sampai Desember (masa bakti pimpinan KPK 2015-2019)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agus didampingi dua komisoner lainnya yakni Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.

Ia mengatakan upaya pemberantasan korupsi saat ini memprihatinkan. Terutama mengenai rencana pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang dianggap bakal melemahkan, terburu-buru, dan tidak melibatkan KPK.

"Sampai hari ini drafnya (revisi UU KPK) kami tidak tahu. Saya juga mendengar rumor dalam waktu dekat revisi akan disetujui. Kami bertanya-tanya ada kegentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan," imbuh Agus.

Baca juga: Firli Jadi Ketua KPK, Jokowi: Itu Kewenangan DPR

Agus mengatakan pimpinan KPK telah menghadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mendapatkan draf revisi UU KPK. Menkumham, kata Agus, bakal mengundang KPK untuk pembahasan.

"Tapi kalau kami membaca berita hari ini sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibahas," ujar Agus merujuk pada Rapat Kerja Baleg DPR bersama pemerintah, Kamis (12/9) malam. Dalam rapat pembahasan revisi UU KPK itu, KPK tidak dilibatkan.

"Kemudian apakah operasional KPK berjalan seperti biasa, kami akan tunggu perintah Presiden," tandas Agus.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More