Jumat 13 September 2019, 15:53 WIB

Pemerintah Didorong Percepatan Pengesahan UU PDP

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pemerintah Didorong Percepatan Pengesahan UU PDP

ANTARA
Operator merespon telepon dari konsumen di pusat layanan pengaduan konsumen BPKN-Kemendag, Jakarta, Senin (27/5).

 

BADAN Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta DPR RI mempercepat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Percepatan harus dilakukan mengingat saat ini kegiatan bisnis cenderung sudah serba digital.

Baca juga: BPKN Puji Upaya Perlindungan Konsumen Transportasi Daring

"Kita semua tahu bahwa transaksi digital menuntut konsumen memiliki akun. Untuk memiliki akun, mereka harus memberikan nomor telepon atau email. Itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen," ujar anggota BPKN Anna Maria Tri Anggraini melalui keterangan resmi, Jumat (13/9).

Ia mengatakan saat ini masyarakat sudah merasakan efek negatif dari penyalahgunaan data pribadi. Misalnya, seperti penawaran kredit tanpa agunan, asuransi hingga penipuan undian yang masuk ke telepon konsumen baik melalui panggilan maupun pesan singkat.

"Padahal mereka tidak pernah membagikan nomor telepon kepada pihak-pihak tersebut. Masyarakat terganggu dan yang tertipu juga banyak. Itu sudah pasti ada yang membocorkan data konsumen," tegasnya.

Menurut Anna, pembocoran data konsumen bisa saja dilakukan oleh berbagai pihak. Namun untuk pengusutan dan penindakan belum bisa dilakukan karena belum ada payung hukum.

Karena itu BPKN mendorong Kemenkominfo dan DPR RI segera melakukan percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Selain untuk melindungi data pribadi, UU tersebut juga bisa berperan sebagai pencegah kerugian yang terjadi pada konsumen.

Di era kecanggihan teknologi, transaksi antar manusia tidak lagi memiliki batas. Transaksi antar pulau bahkan antar negara bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari.

Namun, ketika terjadi dugaan penipuan atau ketidakcocokan dalam transaksi yang cenderung merugikan konsumen, negara tidak memiliki solusi. (Pra/A-3)

Baca Juga

Dok. MI

Realisasi Penanaman Modal Stagnan

👤MI 🕔Selasa 02 Juni 2020, 02:30 WIB
INVESTASI penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama kuartal I 2020 menunjukkan tren...
MI/Agung Wibowo

Pengembang Andalkan Penjualan Daring

👤Gana Buana 🕔Selasa 02 Juni 2020, 02:05 WIB
PENJUALAN melalui skema daring (online) akan menjadi andalan pebisnis properti untuk menjaga roda usaha agar tetap...
AFP/IHWAN IDAMIN HARAHAP

Garuda Indonesia Percepat Penyelesaian Kontrak Pilot

👤Antara 🕔Senin 01 Juni 2020, 23:20 WIB
MASKAPAI Garuda Indonesia berlakukan penyelesaian lebih awal atas kontrak kerja pegawai dengan profesi penerbang atau pilot dalam status...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya